Terapkan Dualitas Kepemimpinan, Desa Kutuh Berhasil Jadi Contoh Desa Lainnya di Bali

Desa Kutuh, Badung, Bali berhasil mencatatkan laba bersih Rp14,5 miliar rupiah pada 2018. Sementara pendapatan yang diperoleh desa tersebut sebesar Rp50 miliar per tahun. Diketahui penghasilan tersebut berasal dari pengelolaan pariwisata desa berbasis masyarakat.

Mengutip dari KataData.co.id, Kutuh berhasil memenangkan posisi pertama lomba desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk Regional II (Jawa & Bali). Menelisik ke belakang, Desa Kutuh dulunya merupakan salah satu desa miskin di Bali. Kesuksesannya, khususnya di bidang pariwisata mengantarkan menjadi desa percontohan bagi desa lain di Indonesia sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Kepala Desa Adat Kutuh, I Made Wena menjelaskan bahwa keberhasilan dari pembangunan di desa ini tidak terlepas dari peran seorang pemimpin.

Baca Juga: Mandiri Serahkan Dana Rp110 Juta untuk Taman Wisata Kutuh

"Apa ya yang membedakan dengan desa lain? Mungkin orang luar yang dapat menjawab. Namun kacamata pemimpin, Desa Kutuh memiliki rekam jejak yang mumpuni, yaitu pemimpinnya berasal dari kalangan dosen, pernah menjabat di pemerintahan, dan lainnya," jelas Wena kepada para wartawan dalam acara Mandiri Media Training 2019 yang diadakan di Bali, Kamis (12/9/2019).

Uniknya, sistem kepemimpinan yang diterapkan di desa ini, Wena menyebutnya “dualitas kepemimpinan”. Ada pemimpin adat disebut sebagai kepala desa adat atau pendesa/bende desa. Bende desa dapat diartikan sebagai pengikat atau orang yang mengatur desa bertanggung jawab langsung kepada masyarakat adat di desanya.

Kedua adalah kepala desa sebagai pelaksana tugas administratif atau pemerintahan. Sebagaimana diketahui, pada umumnya kepala desa adalah orang yang dipilih langsung masyarakat namun memiliki tanggung jawab kepada Camat.

Baca Juga: Hingga Agustus 2019, KUR Mandiri Tingkat Nasional Capai Rp15,3 Triliun

Meskipun terdapat dua pemimpin, namun keduanya berhasil menyelaraskan setiap irama antara program pemerintah dengan suara-suara masyarakat sehingga dapat mempercepat proses pembangunan. Alhasil, sistem ini pun diadopsi oleh desa-desa lainnya di Bali.

Sebagai informasi, masyarakat adat memiliki posisi kuat dalam berjalannya roda kehidupan di Bali. Seluruh aset, termasuk tanah, sarana pendidikan, hingga pemerintahan merupakan atas nama masyarakat adat Desa Kutuh. Total penduduk desa adat kutuh sebesar 4.170 jiwa yang diklasifikasikan menjadi krama ngarep, krama tamiu, dan tamiu.

Pemerintah harus senantiasa bersinergi dengan masyarakat adat untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberian lahan. Wena menyebutkan dari 80 hektare lahan masyarakat adat, 15 hektare telah digunakan untuk aktivitas ekonomi.

Partisipasi masyarakat juga terlihat dari model pengelolaan usaha terintegrasi dari Badan Usaha Milik Desa Adat (Bumda) yang merupakan program inovasi dari Desa Kutuh. Salah satunya tergambar dari unit usaha atraksi wisata khusus Tambis Paragliding.

Baca Juga: Adopsi Usaha Berbasis Masyarakat Adat, Desa di Bali Ini Punya 9 Bisnis

Sejak 1990, lanjut penjelasan yang ditulis KataData.co.id, Desa Kutuh sering dijadikan tempat untuk latihan dan bisnis Paralayang. Adapun bisnis tersebut awalnya dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Mulai 2015, desa adat mengajak masyarakat untuk turut bergabung dan meminta untuk diberikan kesempatan kepada desa adat untuk menjadikan bisnis tersebut sebagai bagian dari usaha desa.

Adanya program Bumda memberikan banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Manfaat tersebut yakni dapat menyerap kurang lebih 250 tenaga kerja yang semuanya adalah krama atau penduduk Desa Kutuh.

Selain itu, sektor yang dikelola oleh Bumda dapat memberikan kesempatan kepada lebih dari 160 kepala keluarga untuk menjadi wirausaha pariwisata dengan berjualan di sekitar area wisata seperti Pandawa dan Gunung Payung.