Diplomat Asing Dibatasi Berkunjung ke Papua, Ini Alasannya

Indonesia memberikan larangan kepada diplomat asing untuk mengunjungi wilayah Papua yang masih belum kondusif. Hal tersebut dilakukan karena tidak biasa itu diambil karena adanya kekhawatiran terkait keamanan setelah kerusuhan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut laporan Media Australia, Sydney Morning Herald and The Age telah mengonfirmasi bahwa para diplomat dari kedutaan Inggris, Kanada, dan Selandia Baru, bulan lalu telah meminta kementerian luar negeri Indonesia (Kemlu RI) untuk meminta izin mengunjungi Papua. Namun, semua permintaan mereka ditolak.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM) juga belum diberikan izin untuk mengunjungi Papua, meskipun diundang oleh pemerintah Indonesia pada Februari 2018. Organisasi itu masih melobi pemerintah untuk mendapatkan izin untuk berkunjung.

Baca Juga: Hakim Ketuk Bersalah Pengusaha Australia yang Bunuh Istrinya Asal Indonesia

Laporan media Australia juga mengetahui bahwa para diplomat dari Australia dan Amerika Serikat (AS) belum meminta izin dari pemerintah Indonesia untuk memasuki Papua sejak kekerasan pecah di wilayah Timur Indonesia itu. Mereka dilaporkan khawatir permintaan semacam itu tidak disukai pemerintah dan dapat memunculkan isu diplomatik.

Situasi sudah berangsur pulih di Wamena.

Misi diplomatik asing dan PBB mencari akses untuk menilai dan memahami konflik yang terjadi di Papua baru-baru ini secara lebih baik, dan untuk bertemu penduduk setempat untuk membahas kekerasan yang telah terjadi.

Saat dihubungi untuk memberikan komentar tentang larangan perjalanan ke Papua, seorang juru bicara kedutaan Selandia Baru mengonfirmasi bahwa permintaan mereka datang ke Papua telah ditolak oleh pemerintah Indonesia. Sementara Kedutaan Kanada dan Inggris tidak menyangkal bahwa mereka telah diblokir untuk memasuki Papua.

Menurut juru bicara kedutaan Kanada menolak memberikan komentar, sementara juru bicara kedutaan Inggris mendukung pemerintah.

"kami mendukung pengembangan semua bagian Indonesia, termasuk Papua. Kami bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk tujuan itu".