Presiden Lantik Wakil Menteri, Demi Rakyat atau Demi Parpol?

Dia menyindir adanya wamen juga lebih kental bagi-bagi kekuasaan kebutuhan untuk memperkuat kinerja pemerintahan. Komposisi wamen yang diangkat Presiden mayoritas dari parpol pendukung dan relawannya saat Pemilu 2019 menjadi buktinya.

"Padahal maksud awal pembentuk UU Kementerian Negara saat mengatur jabatan Wamen adalah diproyeksikan untuk kalangan profesional, mengingat jabatan menteri diasumsikan mayoritas sudah diisi oleh kalangan parpol," tutur Bayu.

Maka itu, Bayu menyindir sikap Jokowi soal kebijakan wamen ini sebagai bentuk inkonsistensi atas janji pemerintahan yaitu ramping namun kaya fungsi dan bekerja cepat. Hal ini sesuai pidato Jokowi pada 20 Oktober 2019 lalu yang ingin penyederhanaan birokrasi. Saat itu, Jokowi ingin memangkas birokrasi karena saat ini dinilai gemuk.

"Bahkan Presiden juga menyatakan eselonisasi harus disederhanakan dari 4 eselon cukup menjadi 2 level eselon saja. Sikap Presiden yang demikian ini juga bentuk inkonsistensi atas janji pemerintahan yang sederhana, ramping namun kaya fungsi dan bekerja cepat," katanya.

Kemudian, posisi Wamen secara besar-besaran juga menyimpan bom waktu karena keberadaannya tak akan selalu berkorelasi dengan peningkatan kinerja suatu kementerian. Ia khawatir adanya wamen justru akan menimbulkan matahari kembar di suatu kementerian.

"Apalagi jika menteri dan wamennya dari parpol yang berbeda. Alih-alih mengefektifkan kinerja kementerian yang ada persaingan perebutan pengaruh antara menteri dan wamen justru membahayakan soliditas kabinet dan membuat habis waktu mengurus konflik dalam kabinet dibandingkan fokus melayani kepentingan publik," ujarnya.