Bagaimana Strategi SYL Entaskan Kerawanan Pangan Indonesia?

Sebelumnya, dilaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama menggunakan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) sebagai dasar penentuan lokus wilayah yang menjadi target. 

"Penggunaan FSVA dilakukan agar intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan lebih fokus dan optimal," ujar Agung.

Menurut Agung, berdasarkan hasil FSVA 2018, 426 kabupaten/kota atau 82,9% sudah masuk kategori tahan pangan.

"Jika dibandingkan dengan FSVA 2015, situasi ketahanan pangan mengalami peningkatan yang signifikan, yang ditunjukkan oleh peningkatan status ketahanan pangan di 177 kabupaten," tambah Agung.

Baca Juga: SYL Sudah Laporkan LHKPN pada KPK, Ada Buktinya?

Kerja sama lintas sektor ini fokus di daerah rentan rawan pangan agar intervensi dan target penerima program tepat sasaran, sehingga target untuk meningkatkan kualitas kesehatan, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat lebih cepat tercapai. Demikian halnya dengan penggunaan anggaran, SDM, dan waktu juga efektif dan efisien.

Penandatanganan kerja sama sinergitas penanganan daerah rentan rawan pangan dilakukan dengan delapan kementerian/lembaga, yaitu Badan Ketahanan Pangan Kementan dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.

Selain itu, juga Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes-PDTT,  Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes-PDTT, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Kemendagri, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, dan Kepala Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional Lemhanas.