Kasus Lem Aibon Rp82 Miliar: Pak Anies, Kalau Gak Mampu Kerja Copot Saja!

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi, meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, agar lebih tegas terhadap anak buahnya dalam jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Ia bahkan meminta Anies untuk tidak segan mencopot anak buahnya yang tidak becus menyusun anggaran kebutuhan masing-masing bidang.

"Lebih tegaslah Pak Gubernur. SKPD yang tidak mampu bekerja, copot saja," kata Prasetyo, Kamis (31/10).

Prasetyo menyampaikan hal tersebut lantaran terdapat beberapa pengajuan anggaran dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang oleh banyak pihak dinilai ganjil. Mulai dari pengajuan anggaran untuk influencer senilai Rp5 miliar dan yang terbaru adalah anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan untuk pembelian lem Aibon sebesar Rp82 miliar serta pulpen Rp123 miliar.

Baca Juga: Kasus Lem Aibon Rp82 Miliar Terkuak ke Publik, Politikus PSI Kena Semprot Gerindra!

Ia pun turut menanggapi pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, yang menyebut anggaran Rp82 miliar untuk pengadaan lem Aibon terjadi karena adanya salah tik dalam penginputan data.

"Namanya juga manusia, saat ketahuan bisa saja dia bilang salah tulis. Nah, seperti pulpen itu kan anggarannya besar sekali. Kalau sebesar itu saya juga enggak sependapat," ujar dia.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan, Gembong Warsono, menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut munculnya beberapa anggaran aneh akibat adanya masalah dalam sistem e-budgeting. Ketua Fraksi PDIP DKI itu mengatakan, Anies tidak perlu menyalahkan sistem yang sudah ada.

Baca Juga: Heboh Lem Aibon Rp82 Miliar, Begini Sikap Fraksi Nasdem

Adapun sistem elektronik APBD saat ini merupakan warisan dari Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur pada 2012 lalu.

"Jadi, ketika ada masalah, jangan melempar (kesalahan) kepada sistem," kata Gembong.

Menurut Gembong, pernyataan Anies itu tidak etis. Ia menilai, seharusnya orang nomor satu di DKI Jakarta itu menjaga transparansi anggaran kepada masyarakat. Gembong menuturkan, saat menemukan kejanggalan maupun kesalahan yang dilakukan oleh jajarannya, sebagai seorang pemimpin, Anies semestinya sudah paham dalam menghadapi persoalan yang ada.

Baca Juga: Anies Ogah Upload Anggaran, Ahok Malah Begini...

Meski demikian, Gembong menyebut, ia setuju dengan rencana sistem baru yang disampaikan Anies. Tapi, dia menekankan, walaupun ada sistem baru, tidak boleh menafikan sistem e-budgeting yang sudah ada.