Kasus Lem Aibon Rp82 Miliar: Pak Anies, Kalau Gak Mampu Kerja Copot Saja!

"Kalau memang lebih baik, monggo. Tapi, jangan menafikan sistem yang sudah ada. Kalau tujuan untuk perbaiki sistem yang ada, kami hormati. Karena zaman berubah, setiap saat ada perubahan teknologi lebih canggih, kita senang hati," ujar dia.

Ia pun berpesan, sistem yang nantinya akan dibuat tidak boleh menghilangkan sikap transparansi. Sebab, kata dia, masyarakat sangat membutuhkan transparansi dalam perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.

Baca Juga: Eks Anak Buah Ahok Siap Bantu Anies Sisir Anggaran Bengkak

"Kenapa harus transparan, karena proses ini dimulai dari bawah, dari musrembang, setelah musrembang dianggarkan bersama DPRD. Artinya, publik mengharapkan keterbukaan seluruh informasi pembangunan DKI secara terang benderang. Saya sampaikan, era berubah, era keterbukaan itu ditunggu-tunggu, didambakan publik," kata Gembong menambahkan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku, sudah mengetahui dan memanggil jajarannya mengenai sejumlah usulan anggaran aneh. Anies mengungkapkan, terkait hal itu terdapat permasalahan dalam sistem e-budgeting.

Anies juga menyalahkan sistem "warisan" penganggaran elektronik atau e-budgeting era Basuki Tjahja Purnama atau akrab disapa Ahok. Sistem tersebut, kata Anies, justru membuat sistem penganggaran tak transparansi.

Baca Juga: Lem Aibon Seharga Rp82 Miliar, PKS Nakut-Nakutin Karena Nggak Ada Wagub

"Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart (cerdas) ," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10).

Anies menilai, jika memiliki sistem digital yang cerdas (smart system) maka dapat melakulan pengecekan, verifikasi, bahkan menguji usulan yang diajukan. Namun, kata dia, saat ini, sistem yang ada masih mengandalkan cara manual.

"Kalau smart system dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual," ujar Anies.