Lebih lanjut, ia mengatakan akar persoalan bersumber pada jumlah penduduk Indonesia yang tidak jelas. Kemudian, di satu sisi, semua mengandalkan database e-KTP yang bermasalah dan masih ditangani KPK.
"KPK menghambat kasus e-KTP, sehingga orang nggak berani menyentuh e-KTP itu sedemikian rupa. Jadi kita nggak ngerti data penduduk kita berapa," ucapnya.
Menurunya, KPK berkerja secara tidak benar dan dapat memperburuk keadaan Indonesia di mata dunia. Karena banyak pejabat yang ditangkap, sehingga mengganggu iklim investasi Indonesia.
"Jadi dia (KPK) tidak menggunakan wibawa UU secara tepat, dia sudah menyalahgunakannya. Ketika melihat orang ditangkap itu, itu bukanlah isyarat bahwa korupsi sedang diberantas,” terangnya.
Tambahnya, “Tapi dia sedang memperbanyak fiksi-fiksi yang efeknya adalah mengirim sinyal ke dunia Internasional bahwa Indonesia tidak aman bagi investasi," tukas dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil