Politikus Nasdem Setuju Pilkada Langsung Ditelaah Kembali

Anggota Komisi II fraksi Partai Nasdem Lestari Moerdijat (Rerie) merespons pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavaian yang meminta agar pelaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dievaluasi. Ia pun setuju jika pilkada langsung dievaluasi.

"Pada prinsipnya saya sangat menyetujui untuk dilakukan telaah kembali (pilkada langsung)," kata Rerie saat ditemui di sela-sela acara Kongres Nasdem II di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (9/11).

Baca Juga: Anggota Komisi III Jatuh Tersungkur Dihantam Tangan Kosong oleh Anggota Komisi I

Lebih lanjut wakil ketua MPR tersebut menjelaskan bahwa dalam prosesnya, pilkada langsung sebagian memang menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Namun, tidak dipungkiri bahwa ada juga beberapa daerah yang kepala daerahnya dianggap tidak memiliki kapabilitas dan kapasitas.

"Ini lah yang harus dicermati. Bagaimana suatu proses yang sesungguhnya memang seharusnya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Ia juga membenarkan pernyataan Tito yang mengatakan bahwa salah satu pertimbangan perlu dilakukannya evaluasi terhadap pilkada langsung tersebut adalah mahalnya biaya politik. Hal itu sesuai dengan temuannya yang telah mengikuti proses pilkada serentak beberapa waktu lalu.

"Di beberapa tempat secara terbuka, jujur, kita harus akui malah kemudian  ada industri baru, industri jual suara misalnya, itu bukan hal yang tidak ada. Itulah yang saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri perlu disambut dan kemudian bersama-sama kita melakukan telaah," tuturnya.

Selain itu, ia juga tak melihat bahwa wacana terhadap evaluasi pilkada langsung tersebut bukanlah sebuah kemunduran. Menurutya proses demokrasi berjalan baik jika masyarakatnya sudah siap. Bahkan ia justru menganggap ada beberapa hal dalam demokrasi Indonesia yang dinilai terlalu kebablasan.

"Kenapa bisa terjadi demikian, karena sebetulnya kan tingkat pendidikan, taraf kehidupan masyarakat belum semua sama," jelasnya. 

Sebelumnya Tito menyebut bahwa pilkada langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaat positifnya. Hal tersebut menyusul banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK karena biaya politik yang tidak sedikit.