Klaim Ada Utang, BCK Minta HIL Buktikan

Selain itu, H Infrastructure juga harus membuktikan bahwa tidak sedang berada dalam keadaan likuidasi. Sebab berdasarkan informasi yang dicantumkan dalam website di New Zealand, Orange Group milik keluarga McConnell beserta dengan seluruh anak perusahaannya termasuk H Infrastructure (NZ) Limited saat ini tengah berada dalam status likuidasi. 

“Jika mereka tidak mampu membuktikan bahwa dirinya berbeda dengan H Infrastructure (NZ) Limited, maka jelas bahwa semua permohonan kepailitan ini adalah tidak sah jika tidak mendapatkan kuasa dari likudator,” ujarnya.

Adapun terkait dalil H Infrastructure Limited Representative Office mengaku telah menalangi kewajiban BCK dengan menyetorkan uang sejumlah USD 2,59 juta, juga dibantah BCK. Jika H Infrastructure mengklaim biaya tersebut dikeluarkan untuk onshore project, maka hal itu melanggar prosedur JOA Pasal 9, dimana seluruh biaya-biaya sehubungan dengan joint operation harus dikeluarkan secara langsung oleh Joint Operation. Dan apabila salah satu pihak mengeluarkan pengeluaran atau biaya atas nama Joint Operation, maka persetujuan harus diperoleh dari Komite Manajemen. 

Padahal, Komite Manajemen sendiri belum dibentuk, dan BCK juga tidak pernah memberikan persetujuan apapun atas biaya yang diklaim sebagai biaya talangan itu. “Sebagai mitra, kami tidak diberitahu akan adanya biaya pengeluaran itu dan tiba-tiba mereka menagih, itu kan ngaco,” kata Hendry. 

Itu sebabnya, lanjut Hendry, HIL RO mereka tidak pernah memberikan laporan penggunaan uang kepada BCK dan tidak berani melakukan audit keuangan yang diminta oleh BCK. Akibat kerja sama operasi ini, justru BCK dirugikan dalam pelaksanaan proyek tersebut lantaran adanya keterlambatan dan perubahan desain kontruksi yang dibuat oleh HIL. 

Dalam replik yang diajukan oleh H Infrastructure Limited Representative Office pekan lalu (12/11/2019) menyatakan bahwa tanggung jawab para pihak harus dilakukan verifikasi bersama. Hal tersebut membuktikan bahwa proses verifikasi untuk membuktikan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak belum ditentukan.