Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

7 Tantangan KPA Hadapi Penanggulangan HIV/AIDS di Sumut

7 Tantangan KPA Hadapi Penanggulangan HIV/AIDS di Sumut Pegawai melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas I. | Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data Kumulatif dan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara kasus HIV ada 4182 dan AIDS ada 5180 dengan jumlah total 9362 ODHA. Dengan jumlah ini maka Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumut menyebutkan ada 7 hal dalam menghadapi tantangan penanggulangan tersebut.

Sekretaris KPA Sumut, Rachmatsyah mengatakan 7 tantangan dalam penanggulangan HIV/AIDS di Sumut yaitu pertama belum semua Kabupaten/Kota membentuk KPA sebagai lembaga kordinasi dalam penanggulangan HIV dan AIDS di daerah. 

"Kedua KPA Provinsi dan Kabupaten/Kota yang aktif dalam penanggulangan HIV dan AIDS masih belum memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara maksimal, kemudian ketiga koordinasi penanggulangan HIV dan AIDS masih belum berjalan dengan baik," katanya, Kamis (28/11/2019).

Baca Juga: Terapkan Syariat Ketat, Kenapa Penderita HIV/AIDS di Aceh Masih Tinggi?

Baca Juga: Menelusuri Penularan Virus HIV/AIDS di Kalangan Masyarakat Sumut

Kemudian yang keempat masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap para ODHA dari masyarakat. Kelima perkembangan kasus HIV dan AIDS masih didominasi usia produktif dengan faktor risiko utama hubungan seks. 

"Untuk yang keenam masih belum maksimalnya penemuan kasus HIV dan AIDS dan ODHA yang harus mendapatkan CST (Care, Support dan Treatment). Dan yang ketujuh atau terakhir masih belum maksimalnya keberanian masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, Klinik VCT, untuk mengetahui status HlV-nya," ujarnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Khairunnisak Lubis
Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: