Dewas KPK Bakal Disesuaikan dengan Selera Istana?

Dalam menyaring calon-calon anggota Dewan Pengawas KPK, tim internal menjelaskan akan mencari tokoh dengan rekam jejak anti korupsi.

"Politik hukum kita adalah anti korupsi, jadi orang-orang yang jelas 'track recordnya' anti korupsi itulah yang jadi tambahan untuk syarat normatif di Undang-Undang Nomor 19," kata Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Senin.

Baca Juga: Mantan Pengacara Bibit-Chandra Digadang Jadi Dewas KPK, Kenapa?

Menurut dia, syarat rekam jejak anti korupsi tersebut menambah syarat normatif yang ada di Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Tim internal yang "memilah" calon-calon anggota Dewas KPK telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, serta termasuk Fadjroel Rachman.