Kredit Foto: Fajar Sulaiman
Sebagaimana fungsi APBN untuk alokasi, distribusi dan stabilisasi di mana pemerintah meng-counter penurunan pertumbuhan ekonomi dengan defisit yang lebih tinggi sehingga menaikkan tambahan utang.
"Pada 2020, pemerintah bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, yang artinya dapat dinikmati semua masyarakat," jelas Luky.
Pertumbuhan ini diukur dengan tingkat kemiskinan, di mana saat ini Indonesia telah berhasil mencapai single digit di bawah 10%, selain itu juga angka pengangguran mencapai 5%, dan rasio gini sebesar 0,384. Pemerintah juga berupaya untuk menjaga inflasi dan nilai tukar dan tumbuh dengan baik.
Baca Juga: Biar Jadi Negara Maju, Indonesia Wajib Punya Mesin . . .
"Lima prioritas presiden saat ini adalah membangun sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, birokrasi yang efisien, dan transformasi ekonomi," papar Luky.
Oleh karena itu, pemerintah dirasa perlu untuk segera menyederhanakan peraturan melalui omnibus law, mengelompokkan beragam isu ke dalam legislasi yang ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM). Sektor prioritas omnibus law adalah perpajakan, penciptaan lapangan kerja, dan keuangan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
