2020, BI Optimis Perekonomian Jabar Meningkat

Untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan ekonomi, Bank Indonesia juga telah melonggarkan kembali kebijakan makroprudensial. Ketentuan rasio uang muka kredit telah diturunkan  untuk mempermudah kepemilikan rumah dan kendaraan, termasuk yang ramah lingkungan. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) kembali diperlonggar, untuk fleksibilitas manajemen likuiditas dan memperluas pendanaan perbankan. Pada 2020, kebijakan makroprudensial akomodatif akan diperluas untuk pengembangan UMKM dan sektor prioritas, termasuk ekspor dan pariwisata yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Jawa Barat. 

"Di bidang sistem pembayaran, kami terus memperluas elektronifikasi penyaluran program sosial, moda transportasi, dan operasi keuangan Pemerintah di berbagai provinsi. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) diperkuat sehingga lebih besar, cepat, murah. Interkoneksi dan interoperabilitas Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) juga ditingkatkan," jelasnya.

Doni menambahkan Bank Indonesia pada Mei 2019 lalu telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025. Blueprint tersebut akan diimplementasikan melalui lima inisiatif yang akan mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional. 

Pertama: Pengembangan Open Banking, yang akan memperluas transaksi pembayaran digital, dan peluang pembiayaan UMKM yang lebih besar. Kedua, membangun BI-FAST sebagai infrastruktur pembayaran ritel yang seketika dan beroperasi tanpa henti (dua puluh empat jam sehari, 7 hari dalam seminggu). Implementasi Quick Response code Indonesia Standard (QRIS) Unggul diperluas bagi UMKM, pasar tradisional, dan universitas. Ketiga: Infrastruktur Pasar Keuangan Bank Indonesia-Realtime Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Bank Indonesia-Electronic Trading Platform (BI-ETP) akan dimodernisasi. Keempat: Bank Indonesia akan membangun infrastruktur publik untuk granular data hub transaksi pembayaran, termasuk Payment ID dan consumer consent yang memadai. Kelima: Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan, dengan memperhatikan pengendalian risiko dan perlindungan konsumen.

"Kami akan terus menjaga dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk mendorong kinerja ekonomi Jawa Barat," ujarnya. 

Berbagai program telah dilakukan untuk mencapai sasaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi,  seperti pengendalian inflasi daerah; pengembangan ekonomi melalui UMKM; promosi investasi melalui West Java Investment Summit (WJIS); serta pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. 

"Kami juga mendukung kebijakan Sistem pembayaran Bank Indonesia melalui pengembangan elektronifikasi, di samping menjaga kecukupan pasokan kebutuhan uang kartal di wilayah Jawa Barat," katanya.

Adapun, sebagai upaya pengendalian inflasi, kami dalam kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan berbagai program, seperti penyusunan Kajian Neraca Pangan dan Jaringan Distribusi Pangan Strategis Jawa Barat, pengembangan klaster komoditas pangan strategis, serta pemberdayaan masyarakat melalui urban farming.

Dalam pelaksanaan fungsi advisory, pada 2019 selain telah dihasilkan Riset Neraca Pangan Jawa Barat dalam rangka Optimalisasi Kerjasama Antar Daerah; juga diselesaikan riset-riset lainnya, seperti: Remintansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jawa Barat; Riset Kemiskinan dan Ketimpangan; serta Riset BUMD Pangan. 

"Kami juga terus meningkatkan koordinasi dalam wadah Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah (Rakorpusda) untuk mencari solusi permasalahan ekonomi di daerah," pungkasnya.