Kiagus: PPATK Tak Mungkin Ungkap Oknum Kepala Daerah Simpan Uang di Kasino

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi PPATK dalam pengungkapan ini. Menurutnya, apa yang diungkap PPATK membantu tugas mendagri dalam hal pengawasan kepala daerah.

Meskipun demikian, Tito mengaku dirinya sebagai mendagri tidak boleh meminta informasi secara detail kepada PPATK. Karena informasi dari PPATK bersifat intelijen dan hanya bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum.

"Hasil dari informasi dari PPATK itu bersifat intelijen, jadi saya sebagai Kemendagri tidak boleh meminta informasi kepada PPATK, apalagi dalam bentuk detail," ujar Tito. 

Sebelumnya, PPATK mengungkap transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan oknum kepala daerah, dengan modus menyimpan uang di rekening kasino di luar negeri. Jumlahnya cukup fantastis mencapai Rp50 miliar dalam bentuk valuta asing.