Tak Dapat Dana Hibah APBD DKI 2020, Haji Lulung: Bamus Betawi Sudah Siapkan Rp10 M

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Badan Musyawarah atau Bamus Betawi, Abraham Lunggana tak masalah pihaknya tak mendapat alokasi dana hibah dalam APBD DKI 2020.

Politikus yang akrab disapa Haji Lulung itu siap secara mandiri untuk anggaran program kegiatan Bamus Betawi selama 2020. Lulung mengatakan demikian karena paham dengan APBD DKI yang defisit. Bagi dia, wajar dan tak masalah tak adanya dana hibah Bamus dalam APBD DKI 2020.

Baca Juga: Wah, Sekarang Haji Lulung Bela Ahok?

"Kami prihatin, tapi memahami realitas APBD DKI yang defisit. Karena itu, kami siap mandiri menyediakan dana pribadi dari saya dan pengurus sebesar Rp10 miliar untuk anggaran Bamus Betawi tahun depan," ujar Haji Lulung kepada wartawan, Rabu (25/12/2019).

Dia menegaskan, tak ada kekecewaan dari pihaknya. Lulung menekankan bersama Ketua Adat Bamus Betawi, Haji Nuri Thahir, siap mandiri tanpa bantuan hibah dari APBD DKI.

"Alhamdulillah, kami pengurus telah menyiapkan dana Rp10 miliar untuk anggaran program Bamus di 2020," sebut Anggota DPR dari Fraksi PAN tersebut.

Lulung memastikan, seluruh program Bamus Betawi selama 2020, tak ada masalah dan akan tetap jalan. Salah satu program yang jadi prioritas yang dijalankan Bamus Betawi menyangkut Perda Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. 

"Kemudian, kita juga akan menjalankan Pergub Nomor 18 Tahun 2019 tentang Festival Kebudayaan sepanjang tahun," ungkapnya.

Selain itu, untuk tahun depan Bamus juga sudah program khusus. Kata dia, program tersebut, yaitu Tabungan Umrah Bamus Betawi tahun 2020. Rencananya, program ini akan di-launching awal Januari 2020. 

"Nantinya, jemaah akan berangkat ke Tanah Suci pada Desember 2020. Februari, kami akan bikin Festival Palang Pintu dan Kerak Telor se-Jakarta," jelasnya. 

Lulung menambahkan, siap optimal untuk Bamus Betawi. Ia pun sempat menyinggung ada oknum pihak yang mengklaim sebagai pengurus Bamus. Alasannya, menurut dia, oknum tersebut selalu menyampaikan kondisi dualisme dalam kepengurusan Bamus. Ia heran dengan manuver dari Zainuddin itu.

"Namanya yang mengaku-ngaku Ketua Bamus itu adalah Mr. Zainuddin. Sekarang, kalau betul dia merasa pengurus Bamus asli, saya mau mempertanyakan, mana Surat Keputusan (SK)-nya dari negara?" tutur Lulung.

Dari surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nomor SK: AHU-0004530.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Badan Hukum perkumpulan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, kepengurusan yang sah periode 2018-2023 dipimpin Ketua Adat Bamus Betawi Haji Nuri Thahir. Adapun Ketua Umum yang diakui adalah Abraham Lunggana. 

Surat itu menetapkan Lulung sebagai Ketua Umum dan Syarif Hidayatullah selaku Sekretaris Jenderal. Kemudian, Djuli Zulkarnain sebagai Bendahara Umum. Sementara, Nuri Thahir menjabat Ketua Majelis Adat dan Bambang Sutjipto Syukur sebagai Sekretaris Majelis Adat.

Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar pada tanggal 16 April 2019 lalu.