Tragedi Nduga Tunggu Respons Jokowi

Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, mengaku telah menyiapkan surat pengunduran diri. Namun, belum diserahkan secara resmi ke Pemerintah Provinsi atau Gubernur Papua sebagai pembina Pemerintah Kabupaten atau Bupati dan Wakil Bupati. Ia belum mengundurkan diri secara resmi karena menunggu respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani konflik Nduga.

"Kalau itu tidak lanjut sampai Presiden tidak merasa dipanggil Gubernur, Bupati, pembunuhan di Papua bukan Nduga saja. Kita duduk bersama-sama, normalisasi dengan rakyat, kalau jabatannya melekat, kalau itu tidak ada (tanggapan serius), jabatan semua turun," ujar Wentius beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Soal Pengunduran Diri Wabup Nduga, Menko Hanya Bilang itu Manuver Politik

Ia ingin pemerintah pusat duduk bersama dengan pemerintah daerah serta warga untuk menyelesaikan konflik Nduga dan Papua secara umumnya. Wentius Nimiangge mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan masyarakat Nduga pada Selasa (24/12) lalu. Wentius mengaku tak sanggup melihat warganya menjadi korban kekerasan hingga pembunuhan. Termasuk sopirnya yang tewas ditembak.

Pada saat pengunduran dirinya, ia dan warga tengah melakukan penguburan jenazah sopirnya yang tewas ditembak pada Jumat (20/12) sekitar pukul 19.00 waktu setempat. Wentius mengaku kecewa karena warga sipil yang hanya mengantarkan kayu bakar dan antaran untuk masyarakat itu justru ditembak. Menurut dia, sehari jelang Natal semestinya jadi hari Tuhan Yesus di mana semua orang bersuka cita dan damai, tetapi ia masih mengurusi jenazah warganya.

"Hari Natal Tuhan Yesus punya tapi kami mengatur kuburan segala macam, kekecewaan ini yang saya harus mundur seperti itu," kata Wentius.

Wentius mengaku kecewa terhadap pemerintah pusat dalam merespons konflik di Kabupaten Nduga sejak Desember 2018 lalu. Warganya masih banyak yang mengungsi, tetapi Desember 2019 terjadi lagi kasus pembunuhan.

Ia mengaku sudah bertemu dengan Kapolda Papua, Pangdam, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kapolri, DPR RI, hingga Presiden. Akan tetapi, menurut Wentius, suaranya tak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah pusat.

"Kita sampaikan juga, tetapi suara kita juga tidak direspons. Karena bupati wakil bupati ini perpanjangan tangan presiden di negeri ini, tapi apapun yang kami bicara tolak belakang terus," kata dia.

Ia mengatakan penambahan pasukan di Nduga oleh pemerintah pusat tak menyelesaikan masalah. Wentius meminta Presiden menarik menarik seluruh pasukan non-organik (TNI) karena khawatir dengan kondisi warganya. "Jadi pasukan harus ditarik, pasukan organik dia tinggal baik kapolsek maupun kodim, kalau pasukan tambahan ini harus ditarik," lanjut dia.

Wentius menuturkan, permintaan penarikan pasukan keamanan sudah disampaikan beberapa kali, tetapi pemerintah pusat tak menggubrisnya. Padahal, Bupati dan Wakil Bupati merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah, tetapi sarannya tak didengar pemerintah pusat.

"Kalau itu tidak bisa berarti bupati dan wakil bupati sudah turun. Daripada saya hadapi masalah terus, saya ini bukan mengumpulkan masalah, bukan membangun rumahnya pribadinya tapi mengumpulkan kecewa terus makanya saya harus mengundurkan diri," ungkap Wentius.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan tanggapannya terkait pendekatan keamanan yang menjadi alasan pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge. Menurut mantan kepala Polri itu, penerjunan pasukan Polri dan TNI ke wilayah itu sudah dilakukan sejak lama, yakni sejak pembantaian para pekerja dari PT Istaka Karya.