Silang Pendapat Anies-Pusat, Erick Thohir: Kami BUMN, Netral

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan, Kementerian BUMN tidak memihak terkait adanya silang pendapat antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pemerintah pusat terkait banjir Jakarta. 

Menurut Erick, Kementerian BUMN bersikap netral dan lebih fokus ke upaya penanganan korban banjir. "Kami sebagai BUMN, yaitu korporasi, kami mendukung siapa saja," ujar Erick belum lama ini.

Baca Juga: Media China Ogah Angkat Konflik Natuna, Fokus ke Banjir Jakarta

Erick menyampaikan, secara pribadi, ia juga tidak ingin berkomentar terkait silang pendapat antara Anies, juga pemerintah pusat. Anies berbeda pendapat dengan Presiden Joko Widodo terkait sebab banjir hingga berbeda pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait efektivitas normalisasi sungai.

"Saya tentu tidak mau berkomentar misalnya antara perbedaan pendapat pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Erick.

Erick mengemukakan, BUMN-BUMN dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi banjir. Kementerian BUMN membagi wilayah tugas perusahaan-perusahaan pelat merah itu di lima wilayah Jakarta, serta di Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, hingga Karawang. "Yang pasti kita akan maksimal karena ini pembuktian dari BUMN itu hadir untuk rakyat," ujar Erick.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan, saat menyusuri Kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer, sepanjang 16 km aman dari luapan karena sudah dinormalisasi. Namun, yang belum dinormalisasi masih tergenang.

"Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung ternyata sepanjang 33 km itu yang sudah ditangani dinormalisasi 16 km. Di 16 km itu, kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, program tersebut memang harus didiskusikan lagi dengan gubernur. Basuki menyebutkan, Anies melakukan pembebasan lahan 1,2 km di Kali Pesanggarahan dan sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur.

"600 meter sudah kita kerjakan. Kami menunggu sekarang, kesepakatan dengan masyarakat. Alhamdulillah, menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," kata Basuki.

Terkait hal ini, Gubernur Anies Baswedan menjawab. Ia mengemukakan, selama tak ada pengendalian air yang dari Selatan, upaya yang dilakukan tetap tidak akan bisa mengendalikan airnya.

"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi Bapak menyampaikan. Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, apa pun yang kita lakukan di pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya," kata Anies pada kesempatan yang sama.