Pemerintah dinilai kurang tegas dalam menghadapi invasi nelayan China yang berada di perairan Natuna Kepulauan Riau. Pasalnya, nelayan tersebut sudah berada di zona ekonomi ekslusif (zee) bahwa perairan Natuna masuk kedalam NKRI.
"Jadi tidak usah tawar menawar lagi dengan alasan apapun termasuk untuk menjaga hubungan baik dengan China, maka harus ditindak tegas," jelas Pengamat Politik Universitas Widyatama, Obsatar Sinaga kepada wartawan disela hari jadi Yayasan Widyarana ke-47 di Bandung, Senin (6/1/2019).
Obsatar yang juga Rektor Universitas Widyatama menilai jika China masih tetap memaksakan berada di kawasan tersebut maka harus diajukan ke sidang konvesi Wina.
Baca Juga: Natuna Memanas, Tegas Jokowi: Tak Ada Tawar Menawar Soal Kedaulatan!
Baca Juga: Soal Klaim China di Natuna, Bu Susi Teriak: Tenggelamkan!!
Menurutnya, Pemerintah sampai saat ini belum bertindak tegas terhadap para nelayan asal negeri tirai bambu tersebut.
"Belum ada tindakan tegas. Buktinya, sampai hari ini kapal-kapal nelayan China masih ada di situ. Kalau pemerintah tegas, ya harus diusir, digiring ke luar atau ditembak," tegasnya.
Obby sapaan Obsatar Sinaga menilai kelambanan pemerintah dalam menindak tegas tersebut lebih kepada diplomasi ekonomi. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak hutang kepada China.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: