Mahfud Bocorkan Penyebab Menteri Jokowi Tak Satu Suara Tangani Natuna, Ternyata Karena Ini!

Rapat itu dihadiri Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Basarnas, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Termasuk juga Kejaksaan Agung, Polri, TNI Angkatan Laut, serta Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia.

Saat Mahfud meninggalkan rapat untuk menghadiri kegiatan lainnya, rapat koordinasi khusus masih berlangsung dan belum menetapkan kesimpulan akhir. Akan tetapi, Mahfud menyebutkan simpulan sementara bahwa seluruh pihak yang hadir dalam rapat mengakui ada tumpang tindih dalam beberapa segi penanganan laut.

Namun, Mahfud menegaskan, dibuatnya Undang-Undang tersebut benar semua secara filosofis. Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan sinergitas dengan cara menyatukan berbagai peraturan tentang kelautan itu melalui omnibus law.

Baca Juga: PKS: Pak Jokowi, Tolong Satukan Pendapat Menterinya Soal Natuna!

Mahfud mengatakan, rencana omnibus law tentang kelautan dibahas dalam rapat tersebut. Akan tetapi, belum ditetapkan apakah omnibus law tentang kelautan itu cukup dalam Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang.

"Sekarang perlu sinergitas, sehingga kita berpikir mau membuat omnibus tentang kelautan itu, entah nanti cukup di Peraturan Pemerintah, bisa kok omnibus dengan PP, atau kah nanti sampai ke Undang-Undang itu tergantung hasil diskusi, tetapi di dalam praktik penanganan kelautan kita itu didasarkan pada kewenangan berbagai Undang-Undang yang berbeda-beda dan kadang kala timbul masalah," jelas Mahfud.

Ia menambahkan, omnibus law tentang kelautan itu sekaligus mengatur masalah keamanan, pertahanan, kekayaan laut, dan sebagainya. Ia menargetkan, omnibus law itu akan selesai pada tahun 2020 ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. 

"Nanti semua sedang dibahas lalu akan mengorbit ke mana, tapi insyaallah dalam tahun ini sudah clear lah ya, karena presiden menginstruksikan sejak 2,5 tahun yang lalu," lanjut Mahfud.