Gencatan Senjata di Libya Disepakati KTT Berlin Terbaru

Para pemimpin negara-negara yang turut menjadi penengah konflik Libya serta PBB melakukan pertemuan tingkat tinggi di Berlin, Jerman, Minggu (19/1) waktu setempat guna membahas situasi di Libya. Pada kesimpulannya, konferensi internasional menekankan komitmen untuk menerapkan gencatan senjata di Libya.

"Kami menyerukan semua pihak yang terkait untuk menggandakan upaya mereka menangguhkan permusuhan, de-eskalasi dan gencatan senjata permanen yang berkelanjutan," kata deklarasi akhir konferensi itu dikutip Anadolu Agency, Senin (20/1).

Baca Juga: PBB Desak Negara-Negara Kekuatan Dunia Tak Intervensi Konflik Libya

"Kami menyerukan penghentian semua gerakan militer dengan, atau mendukung langsung, pihak-pihak yang berkonflik, di seluruh wilayah Libya, mulai dari awal proses gencatan senjata," ujar pernyataan tersebut menambahkan.

Para peserta KTT juga sepakat untuk membentuk Komite Tindak Lanjut Internasional (IFC) dengan partisipasi semua negara dan organisasi internasional yang menghadiri konferensi untuk menjaga koordinasi setelah Konferensi Berlin di Libya, di bawah naungan PBB. Deklarasi itu juga menyambut pencalonan dari pihak-pihak yang bertikai untuk "5 + 5 Komite" militer yang diusulkan oleh konferensi guna melanjutkan pembicaraan gencatan senjata.

Semua peserta konferensi menyatakan bahwa mereka akan menahan diri dari penyebaran atau operasi militer lebih lanjut selama gencatan senjata dihormati. Deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa para peserta berkomitmen untuk kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah, dan persatuan nasional Libya.

"Hanya proses politik yang dipimpin Libya dan dimiliki oleh Libya yang dapat mengakhiri konflik dan membawa perdamaian abadi," tulis pernyataan akhir deklarasi pada KTT Berlin tentang konflik yang telah berlangsung lama.

KTT Berlin menyetujui untuk menerapkan dan menghormati embargo senjata yang ditetapkan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1970 (2011). "Kami menyerukan semua aktor untuk menahan diri dari kegiatan yang memperburuk konflik atau tidak konsisten dengan embargo senjata UNSC atau gencatan senjata, termasuk pembiayaan kemampuan militer atau perekrutan tentara bayaran," ujar pernyataan bersama.