Jaga Kedaulatan di Natuna, Pakar Bilang Ini yang Mesti Dilakukan Indonesia

Polemik mengenai pelanggaran yang dilakukan kapal penangkap ikan dan penjaga pantau China di perairan Natuna memunculkan perdebatan mengenai penegakan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas klaim Beijing di wilayah tersebut.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengusulkan beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menegaskan klaimnya di perairan Natuna.

Baca Juga: Soal Natuna, Prabowo Bilang Bukan Cuma China yang Ikut Melanggar

Menurut Hikmahanto, Indonesia perlu menegaskan kehadirannya di perairan Natuna, karena kehadiran negara di wilayah yang diklaim merupakan sesuatu yang penting dalam masyarakat internasional.

"Saya mengusulkan, karena ini yang diperebutkan adalah sumber daya alam, maka yang diperlukan adalah kehadiran nelayan kita," kata Hikmahanto saat berbicara di forum Diskusi Publik mengenai isu Natuna yang diselenggarakan oleh Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC) di Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dia menambahkan bahwa Indonesia jangan sampai kalah dengan China yang mengklaim perairan Natuna hanya dengan sembilan garis putus-putus (nine dash line) tetapi nelayannya hadir di sana, sementara Indonesia yang mengklaim Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) melalui UNCLOS 1982, tetapi tidak ada kehadiran nelayannya di perairan Natuna.

Dalam hal ini Hikmahanto merasa perlu adanya dukungan pemerintah Indonesia dalam hal subsidi untul mendorong nelayan-nelayannya melaut di perairan Natuna.

Hal lain yang jadi sorotan Hikmahanto adalah patroli Indonesia di wilayah perairan Natuna yang perlu di tingkatkan kapabilitasnya untuk bersaing dengan kapal penjaga pantai China yang berkeliaran di perairan Natuna.