Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan pemaparan saat Konferensi Pers Akhir Tahun 2017 OJK di Jakarta, Kamis (21/12). Dalam konferensi pers itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia hingga akhir 2017 masih stabil dengan kinerja intermediasi karena didukung permodalan yang tinggi dan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi risiko dan mendukung ekspansi usaha. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Hidayatullah menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta komisionernya sudah tak punya kredibilitas lagi karena lalai dalam mengawasi PT Asuransi Jiwasraya (persero). Sebagaimana diketahui Jiwasraya mengalami gagal bayar dan terindikasi merugikan negara sebesar Rp13,7 triliun.
"Dengan terbukanya permasalahan industri keuangan, khususnya di bidang asuransi, sesungguhnya hal ini sudah menghilangkan kredibilitas OJK dan bapak-bapak sebagai komisoner," ujar Hidayatullah saat Rapat Kerja OJK dengan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Lebih lanjut, dia mengatakan, untuk bisa mengembalikan kredibilitas ini, OJK harus diuji dan diperiksa kinerjanya oleh lembaga lain, sehingga publik bisa melihat kerja mereka dengan benar.
Baca Juga: Telusuri Skandal Jiwasraya, ORI Temukan Peraturan OJK yang Labil
"Risikonya kalau kita bisa meminta memeriksa kinerja pengawasan mereka, bila ternyata tidak sesuai ya risikonya komisionernya harus mundur atau digabungkan kembali dengan Bank Indonesia (BI)," jelasnya.
Hidatullah mengungkapkan, kasus gagal bayar bukanlah masalah sepele dan sederhana. Pasalnya kelalaian ini akan berdampak besar kepada kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan.
"Jadi, seolah belasan triluin ini kecil. Kelalaian kita ini akan berdampak besar. Seolah-olah ini tidak ada apa-apa. Bapak (Komisioner OJK) masih menyembunyikan, sementara publik sudah tahu jadi enggak ada rahasia. Kita sudah kehilangan trust. Kita juga belum tahu siapa yang menanggung beban perampokan dana yang lebih besar," jelas Hidayatullah.
Baca Juga: OJK di Ujung Tanduk, Mbak Sri Punya Pandangan Lain
"Usulannya, kita periksa OJK melalui lembaga lain dengan segala konskuensinya. Jadi, kalau mereka sudah benar, ya kita dukung, tapi kalau tidak ya mereka harus menerima konsekuensi terburuk," tambahnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Rosmayanti
