Kredit Foto: Istimewa
"Kami mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera dibubarkan karena terbukti sudah menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi dan justru menghalang-halangi penuntasan kasus korupsi sebagaimana yang terjadi dalam kasus komisioner KPU dan sekjen PDI Perjuangan," demikian tulisnya.
Kemudian, dugaan pimpinan KPK jilid V saat ini dinilai menempatkan posisinya di bawah ketiak penguasa dengan menghadap ke menteri Kemaritiman dan Investasi. Dugaan ini sama sekali tak sesuai tugas pokok fungsi atau tupoksi KPK.
Baca Juga: FPI, GNPF Ulama dan PA 212: Yasonna, Mundur! Atau..
"Seharusnya KPK datang ke Kementerian Kemaritiman dan Investasi bukan karena dipanggil sang penguasa tapi dalam rangka penyelidikan dan penyidikan," tambah keterangan tersebut.
Mereka pun mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mundur dari jabatannya karena polemik Harun Masiku. Apalagi, Yasonna ikut membentuk tim hukum PDIP dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Sangat memalukan seorang yang memegang jabatan menteri tampil menjadi pembela dalam kasus mega korupsi," tulis pernyataan itu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
