Soroti Skandal Jiwasraya, Pak SBY Sampai Geleng-Geleng Kepala

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut menyoroti dugaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menyebabkan kerugian Rp13 triliun lebih.

Ia mengatakan kasus Jiwasraya dan skandal jasa asuransi lainnya, yakni Asabri, tak pelak menciptakan kegaduhan politik.

"Saat ini, krisis keuangan Jiwasraya menjadi pembicaraan dan perhatian rakyat Indonesia. Kegaduhan politik terjadi, termasuk di kalangan parlemen, wakil rakyat. Rumor dan desas-desus mulai berkembang. Menyasar ke sana ke mari. Fakta dan opini bercampur aduk," tulisnya melalui akun Facebooknya, seperti dikutip, Senin (27/1/2020).

Baca Juga: Dear Kejaksaan: Kejar Aset Mantan Bos Jiwasraya di Luar Negeri

Baca Juga: Pak Jokowi Jangan Abaikan UU Produk SBY, Negara Bisa Goncang Pak!!

Bahkan, SBY menuliskan sejumlah lembaga asuransi dan BUMN lain juga disebut memiliki permasalahan keuangan yang serius.

Menurutnya, perbedaan pendapat di parlemen mencuat antara membentuk panitia khusus DPR atau panita kerja tingkat komisi.

"Di kalangan DPR RI mulai dibicarakan desakan untuk membentuk pansus. Tujuannya agar kasus besar Jiwasraya bisa diselidiki dan diselesaikan secara tuntas. Bahkan, menurut sejumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang menggebu-gebu untuk membentuk pansus juga dari kalangan partai-partai koalisi. Tentu ini menarik. Meskipun belakangan kita ketahui bahwa koalisi pendukung pemerintah lebih memilih panja. Bukan pansus." tulis SBY.

Diketahui, kata SBY, alasan mengapa sejumlah pihak menginginkan terbentuknya pansus Jiwasraya. Yakni, untuk menjatuhkan menteri dan menyalahkan Jokowi selaku presiden.

"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya geleng kepala. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang dibidik dan harus jatuh dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," tulisnya.

"Mendengar berita seperti ini, meskipun belum tentu benar dan akurat, saya harus punya sikap. Sikap saya adalah tak baik dan salah kalau belum-belum sudah main target-targetan," sambung dia.

Mengetahui ada niat tersebut, SBY pun melalui tulisannya menyatakan melarang melarang para kader Partai Demokrat yang menjadi anggota DPR untuk ikut-ikutan berpikir demikian.

Bahkan, SBY juga meminta agar tidak menuding sembarang kepada pihak-pihak tertentu dengan menyatakan mereka bersalah, termasuk kepada Rini Soemarno, Erick Tohir, maupun Sri Mulyani.

"Secara pribadi saya mengenal Ibu Sri Mulyani, Ibu Rini dan Pak Erick sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras. Kalau tingkat presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu. Prinsipnya, jangan memvonis siapa pun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah," katanya.