AS Yakin Rencana Perdamaian Timur Tengah Akan Berjalan dengan Baik

Amerika Serikat (AS) yakin rencana perdamaian Timur Tengah akan berjalan dengan baik. Penasihat Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, menegaskan bahwa isi dari rencana perdamaian itu adalah sebuah tawaran nyata untuk mengakhiri konflik Israel dan Palestina.

Palestina dengan tegas menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan oleh AS. Mereka menilai isi dari rencana itu tidak adil dan terlalu menguntungkan Israel.

Baca Juga: Rencana Perdamaian Timur Tengah AS Hanyalah 'Stempel Karet' Pendudukan Israel atas Palestina

Kushner meminta agar Palestina membaca secara detail isi dari rencana perdamaian tersebut. Menurut menantu Trump itu, rencana perdamaian tersebut adalah usulan terbaik untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah khususnya Israel dan Palestina.

"Kami harap mereka (Palestina) membaca isi dari rencana itu. Ini adalah dokumen terperinci, tetapi (Palestina seharusnya) tidak mencoba bernegosiasi dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan selama bertahun-tahun, karena cara mereka melakukannya selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil," ujar Kushner dalam sebuah wawancara dengan CNN.

Pada pertemuan Liga Arab di Kairo pada Sabtu lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa dia menolak untuk membahas rencana perdamaian Timur Tengah dengan Trump melalui telepon. Selain itu, dia juga tidak mau menerima salinan proposal perdamaian tersebut untuk dipelajari lebih lanjut.

Rencana perdamaian Timur Tengah telah dirumuskan oleh Kushner bersama pejabat AS lainnya selama tiga tahun. Pengumuman proposal perdamaian sebanyak 180 halaman itu beberapa kali tertunda. Pada Selasa pekan lalu, Trump mengumumkan rencana perdamaian Timur Tengah di Washington dengan didampingi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netayahu.

Rencana perdamaian Timur Tengah mendorong pembentukan negara Palestina yang terdemiliterisasi. Selain itu, AS mengakui permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terpisahkan. Rencana itu juga menguraikan potensi bantuan ekonomi untuk Palestina tetapi menempatkan syarat-syarat ketat untuk mencapai sebuah kenegaraan.