Dia mencontohkan ketika belum lama ini muncul wacana pemerintah akan mengatur pekerjaan berdasarkan jam kerja. Hal ini diartikan akan berdampak hilangnya sejumlah kewajiban pengusaha yang selama ini diberikan kepada buruh.
"Kita bebaskan seluruh kewajiban pengusaha kepada pekerja. Pengusaha untung di satu sisi ya, pekerja belum tentu. Apa yang teman-teman kita dapat dari pekerja dari perusahaan sekarang, pasti hilang pada saat itu, dan itu masuk akal. Misalnya hak pensiun, hak dapat jaminan kesehatan dan lain- lain itu hilang dengan sendirinya karena bekerja secara jam-jam-an," tuturnya.
Baca Juga: Ponpes yang Mau Tampung Eks ISIS Kecewa Berat: Pemerintah Gak Waras
Karena itu, dia menanyakan dalih bahwa Omnibus Law dibuat untuk menyejahterakan rakyat.
"Siapa yang sejahtera kalau seperti ini polanya? Yang sejahtera perusahan, iya, sedangkan rakyat tidak, dan tidak mungkin," paparnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: