Bayar SPP dengan Gopay, DPR Colek Nadiem: Terjadi Konflik Kepentingan Enggak?

Masuknya sistem pembayaran digital Gopay ke lingkungan sekolah membuat DPR buka suara. Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim soal inovasi tersebut kepada publik.

Menurut Andreas, hal itu penting dilakukan sebab Nadiem merupakan pendiri sekaligus mantan manajemen eksekutif Gojek, perusahaan induk Gopay.

"Persoalannya, apakah ini tak jadi conflict of interest (konflik kepentingan) dari menteri sekaligus pemegang saham dari bisnis online itu?" ujar Andreas kepada pers di Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca Juga: Bayar SPP Sekolah Pakai Gopay, Begini Loh Cara Lengkapnya!

Ia juga mengetahui soal guyonan penggunaan Gopay untuk membayar SPP yang pernah ramai di kalangan warganet. Lalu, bagaimana tanggapannya soal inovasi di dunia pendidikan itu?

"Meme itu jadi kenyataan. Apakah itu salah? Masuknya bisnis startup ke sistem transaksi pendidikan ini harusnya dilihat secara netral; Gopay atau transaksi daring lain hanyalah alat bantu untuk memudahkan lalu lintas transaksi agar lebih cepat, lebih mudah, transparan, dan akuntabel," terangnya.

Bahkan, menurutnya, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pun dapat dilakukan lewat alat pembayaran digital seperti Gopay. Apalagi, BOS disebut selalu dihadapkan dengan masalah kebocoran dana serta sasaran yang tidak tepat.