Pendiri FHUI Empowerment: Negara Maju Pasti Peran Perempuannya Berdaya

Melli berharap, diskusi ini dapat meningkatkan kesadaran bersama bagi pemerintah, khususnya bagi legislatif sehingga dapat melahirkan produk legislasi yang benar-benar mampu memberikan rasa keadilan untuk kaum perempuan.

“Keadilan untuk perempuan itu penting walau faktanya keterwakilan itu masih rendah, karena Indonesia tidak mungkin maju jika perempuannya tidak berdaya,” ungkap Melli.

Sependapat dengan Melli, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa bentuk perlindungan terhadap perempuan dapat diwujudkan dengan cara membukakan mereka ruang sepenuhnya untuk mengungkapkan aspirasi, kreativitas, serta hak berkembang dan beraktualisasi, sama seperti halnya laki-laki.

“Melindungi perempuan bukan dengan cara menyingkirkan atau menempatkannya sebagai manusia lemah. Kita membutuhkan ‘lahan yang subur’ untuk membangun kesetaraan gender,” kata Atnike.

Sementara itu, menurut Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, wajah demokrasi Indonesia sesungguhnya telah menunjukkan kesetaraan gender pasca Undang-Undang Pemilu mewajibkan partai politik untuk mengusung minimal 30 persen calon legislatif perempuan.

Seperti diketahui, pada 2019 aturan tersebut turut mendongkrak jumlah legislator perempuan di DPR menjadi 117 anggota, di mana pada 2014 hanya berjumlah 97 anggota. Permasalahannya, lanjut Bivitri, muncul pertanyaan apakah peningkatan jumlah legislator perempuan yang ada benar-benar mampu memberikan dampak pada produk legislasi yang adil bagi perempuan.