Cie, Akhirnya Anies Berani ke DPR, Bahas...

Akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berani memenuhi undangan rapat dengan Komisi X DPR RI. Kali ini, Anies diminta menjelaskan proyek revitalisasi Taman Ismail Jakarta (TIM).

Diketahui sebelumnya, Komisi V DPR RI menunda pembahasan penanganan banjir di Jabodetabek lantaran, tiga Kepala Daerah yang terdampak banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim, tidak memenuhi panggilan.

Terkait revitalisasi, Anies menyatakan pihaknya tidak ada niatan untuk mengomersilkan TIM. Ia juga menyatakan bahwa fasilitas yang kini sedang dibangun di kawasan TIM tetap akan berbiaya terjangkau.

"Apakah nantinya akan mahal? Tidak. Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional dengan kualitas internasional, tetapi harganya terjangkau," katanya dalam rapat dengan Komisi X DPR RI pada Kamis (27/2/2020).

Baca Juga: Jelas! Anies Jauh Lebih Baik dari Jokowi

Baca Juga: Soal Spanduk 'Banjir Kotanya, Tertipu Warga-nya', Anak Buah Anies: Ah Sudah Lah

Sambungnya, "Ini bukan tempat cari uang. Kalau pemprov mau cari uang, naikan PBB lebih mudah daripada mencari uang lewat biaya sewa fasilitas di TIM, tidak. Justru itu harus kita, tapi pengelolanya, badannya, harus bentuk PT supaya leluasa. Lalu apakah komersial? Sama sekali tidak," kata Anies.

Lebih lanjut, ia menegaskan nantinya pengelolaan antara infrastruktur dan konten kebudayaan di TIM juga akan dipisah. Seperti, pengelolaan infrastruktur akan diberikan kepada BUMD, PT Jakarta Propertindo atau Jakpro.

"Pengelolaan pasca revitalisasi jadi BUMD ini akan mengelola lingkup infrastruktur dan propertinya. Tapi kegiatan seninya, programnya, aktivitasnya, seni dan budaya itu diselenggarakannya oleh Dinas Kebudayaan bersama juga dengan Dewan Kesenian Jakarta. Jadi kontennya tidak di Jakpro, kontennya sama sekali tidak di Jakpro dan Jakpro tidak punya kompetensi dan tidak punya track record mengelola konten di situ," ujar dia.