Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Selain itu, Emil meminta bupati/wali kota di Jabar untuk segera membelanjakan APDB dan membuat rencana aksi pembelanjaan anggaran pemerintah dalam dua bulan ini untuk mengurangi keterlambatan.
"Utamakan hibah bansos (bantuan sosial) nomor satu, agar penerima bisa belanjakan untuk konsumsi barang dan lain-lain. Terkait pengurangan pajak di level nasional, tentu kami juga rekomendasikan ke Mendagri untuk memastikan industri terdampak bisa melakukan survival dengan baik, dengan pajak yang dikelola pusat," jelasnya.
Pemdaprov Jabar pun ingin mendapatkan masukan terkait sektor informal atau kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidup dari pendapatan harian.
"Misalnya ojol (ojek online). Jika sampai di titik bahwa mereka (sektor) informal menengah bawah ini dilakukan jaringan pengaman sosial, kami butuh tim untuk menghitungnya, (apakah) suplai sembako selama mereka terkendala, atau (bantuan) keuangan, atau penundaan pembayaran tertentu. Perlu secepatnya dikaji," paparnya.
"Dipersilakan ada pergeseran anggaran untuk kedaruratan kesehatan dan jaringan pengaman sosial sampai 29 Mei, tidak perlu mendapat persetujuan DPRD," tambahnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof. Dr. Rina Indiastuti , S.E, M.SIE. memaparkan, pihaknya berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam penanggulangan COVID-19.
"Kami melakukan tes lab COVID-19. Selain itu, Rumah Sakit Pendidikan Unpad akan menjadi tempat penampungan dan perawatan pasien. Kami juga melakukan kajian produk obat yang berpotensi mengendalikan COVID-19," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait:
