Anies Bikin Kebijakan terkait Corona Tanpa DPRD, Sang Ketua Ngedumel

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta para tenaga kerja di DKI tetap produktif meski ada imbauan penutupan kantor dari Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Terutama, tenaga kerja yang berhubungan dengan layanan publik.

"Misalnya sektor perbankan, listrik,air, minyak dan gas, pos, dan lainnya," kata Prasetio dalam keterangnya di Jakarta, Minggu (22/3/2020).

Prasetio menuturkan bahwa tidak semua tenaga kerja bisa bekerja di rumah. Oleh karena itu, imbauan penutupan kantor harus dipikirkan dengan matang karena imbasnya besar.

Baca Juga: Trump Bersikap Aneh, Petinggi Iran Curiga AS yang Ciptakan Corona

Seharusnya, kata dia, Anies harus berkonsultasi dengan DPRD dan pemerintah pusat terkait imbauan tersebut. Sehingga banyak perspektif yang didapat sebelum mengeluarkan kebijakan.

"Jadi memang tidak bisa asal menyerukan penutupan kantor, begitu. Perlu ada hitung-hitungan yang matang. Jangan sampai seruan gubernur ini akhirnya melemahkan perekonomian dan layanan publik di Jakarta," tegasnya.

Belum lagi, lanjut dia, dampak lainnya akibat penutupan kantor. Di antaranya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekerja harian.

Pria yang akrab disapa Pras ini menuturkan, seharusnya Anies menekankan kepada setiap perusahaan di Jakarta untuk mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Ketimbang, mengeluarkan imbauan tanpa pertimbangan matang, seperti pembatasan jam operasional transportasi massal publik, yang dicabut sehari kemudian.

Berkaca pada penanganan pandemi Corona di negara lain, segala keputusan strategis diambil oleh pemerintah pusat, bukan daerah.

"Ini sama sekali DPRD tidak dilibatkan dengan keputusan itu. Ini kan berbahaya kalau sampai ada PHK, bagaimana nasib pekerja. Harusnya hal seperti ini juga dikonsultasikan kepada pemerintah pusat. Tidak bisa cuma mementingkan popularitas semata," tuturnya.

Karena itu, ia berharap perkantoran yang tergolong vital dan berhubungan dengan pelayanan publik beroperasi dengan catatan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika perlu, perkantoran yang dimaksud menggandeng Dinas atau Kementerian Kesehatan untuk menerapkan ketentuan protokoler tersebut.

Baca Juga: Fadli Semprot Jokowi Lagi: Jumawa RI Bebas Corona, Kelola Negara Amatiran

"Unit kerja kesehatan kita di Jakarta siap kok. Mereka siap memandu menerapkan protokol kesehatan yang diperlukan. Yang terpenting, pergerakan ekonomi tetap terjaga, dan pekerja aman dari bahaya," ujarnya.

Pras berharap pandemi Corona di Indonesia dapat segera berakhir. Perlu peran semua pihak untuk memutus penyebaran Covid-19 itu. Pras mengimbau semua warga untuk selalu waspada meski pasien yang positif mayoritas para lansia. Karena menurutnya para anak muda bisa tampak sehat, namun ternyata terpapar virus (asimtomatic carrier).

"Masyarakat harus selalu waspada, pemerintah melalui Satgas penanggulangan Corona terus berupaya maksimal untuk menghentikan penyebaran virus," katanya.