Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara (kanan) menyampaikan keterangan pers usai menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) I Tahun 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Periode Semester I Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Presiden dalam kesempatan tersebut menanggapi pengunduran diri Menpora Imam Nahrawi terkait status hukumnya sebagai tersangka dugaan kasus suap dana hibah KONI. | Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Pemerintah terus melakukan pemeriksaan cepat atau rapid test bagi masyarakat guna mendeteksi secara dini penyebaran virus corona atau COVID-19. Sebanyak 125 ribu alat tes sudah disebar ke seluruh penjuru Tanah Air.
Presiden menekankan prioritas penggunaan rapid test ditujukan kepada para tenaga medis. Dan, kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah zona yang rawan karena sudah ada sebagian dari masyarakat di kawasan tersebut positif terkena Covid-19.
Pemerintah sudah menentukan kriteria masyarakat yang akan diperiksa secara rapid test. Yakni, kriteria pertama yakni bagi masyarakat yang kontak dekat dengan kasus yang sudah konfirmasi pasien positif dan saat ini dirawat di rumah sakit maupun isolasi rumah.
"Keluarga yang tinggal serumah harus kita periksa semuanya. Kalau perjalanan kontaknya ada riwayat dia bekerja maka kita juga lakukan pemeriksaan (tempat) dia bekerja. Ini prioritas pertama," ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Achmad Yurianto, dalam konfrensi pers melalui akun YouTube BNPB, Selasa, 24 Maret 2020.
Kedua, kriteria yang akan menjalani rapid test yakni tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien corona. "Termasuk front office RS. Mereka kelompok sensitif rentan terkena COVID-19," ujarnya.
Ke depannya, lanjut Yurianto, jika alat pemeriksaan rapid test sudah banyak maka pemeriksaan akan dilakukan berbasis wilayah.
"Jika kita yang kita datangkan banyak kita akan periksa berbasis wilayah. Sementara kontak dekat dan petugas kesehatan. Jika sudah berbasis wilayah maka wilayah Jakarta Selatan menjadi prioritas. Pelaksanaan tes akan dilakukan di Puskesmas, Laboratorium, RS pemerintah, dan swasta di wilayah tersebut," ucapnya.
Saat ini, kata Yurianto, pemerintah telah mendistribusikan sebanyak 125 ribu kit pemeriksaan cepat di 34 provinsi. Nantinya provinsi yang akan menentukan siapa saja yang akan diperiksa. Namun tetap prioritas adalah yang ada kontak langsung dengan pasien positif dan petugas kesehatan.
"Pengiriman berikutnya berbasis daerah di mana kasus ini ditemukan dan berpotensi munculnya penularan," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
