Wow! Rezim Kim Jong-un Lakukan Perombakan Masif saat Pandemi, Cara Perangi Corona?

Warta Ekonomi, Seoul -

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah melakukan perombakan besar-besaran di jajaran Komisi Urusan Negaranya dan mengganti lebih dari sepertiga anggotanya, dilansir media resmi pemerintah pada Senin (13/4/2020).

Kim telah memperkuat cengkeramannya atas negara itu sejak berkuasa pada 2011 dan merupakan ketua SAC --badan pembuat keputusan tertinggi Korea Utara.

Baca Juga: Adik Kim Jong-un Telah Kembali dalam Lingkaran Utama Politik Korut, Apa yang Terjadi?

Pada pertemuan langka Majelis Rakyat Tertinggi negara itu pada hari Minggu (12/4/2020), dikutip dari laman Al Jazeera, Senin (14/4/2020), lima dari 13 anggota SAC lainnya digantikan, lapor kantor berita resmi KCNA.

Parlemen stempel karet bertemu sehari setelah Kim memimpin pertemuan politbiro partai pemerintahan di mana ia menyerukan langkah-langkah ketat untuk mencegah wabah virus corona baru.

Sebuah laporan kabinet yang diajukan kepada majelis menegaskan kembali desakan Korut bahwa "tidak ada satu kasus" dari virus corona telah dilaporkan di negara itu.

"Kampanye anti-epidemi darurat negara akan terus diintensifkan untuk mencegah penyebaran COVID-19," kata laporan kabinet itu.

Foto yang dirilis oleh kantor berita negara KCNA pada hari Senin menunjukkan ratusan legislator duduk berdekatan satu sama lain tanpa topeng atau tindakan nyata lainnya untuk melindungi diri dari penyakit.

Tidak disebutkan tentang KCNA Kim yang memimpin pertemuan itu sendiri, dan dia tidak muncul di foto itu.

Korea Utara mengatakan pihaknya telah menguji setidaknya 700 orang dan telah memasukkan lebih dari 500 orang di karantina, tetapi tidak ada konfirmasi kasus virus corona baru, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kepada kantor berita Reuters pekan lalu.

"Kampanye anti-epidemi darurat negara akan terus diintensifkan untuk mencegah penyebaran COVID-19, dengan prioritas diberikan pada kehidupan dan keselamatan rakyat," kata sebuah laporan yang disampaikan kepada Majelis Rakyat Tertinggi (SPA), menurut laporan KCNA.