Perhatian! Ini Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 selama Pandemi Covid-19
Karyawati melayani warga yang membuat pengaduan masalah keuangan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Sulteng di Palu, Senin (16/12/2019). Pengetahuan warga tentang keuangan yang makin baik membuat indeks literasi dan inklusi keuangan di Sulteng ikut positif, yakni masing-masing 39,03 persen dan 84,51 persen selama 2019, sedangkan secara nasional masing-masing 38,03 persen dan 76,19 persen. | Kredit Foto: Antara/Basri Marzuki
Kemudian, menggolongkan debitur-debitur yang mendapatkan skema restrukturisasi tersebut dalam Stage-1 dan tidak diperlukan tambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
Terakhir, melakukan identifikasi dan monitoring secara berkelanjutan serta berjaga-jaga untuk tetap membentuk CKPN apabila debitur-debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi tersebut berkinerja baik pada awalnya, diperkirakan menurun karena terdampak Covid-19, dan tidak dapat pulih pascarestrukturisasi atau Covid-19 berakhir.
Selain itu, lanjut Anto, OJK dengan mempertimbangkan rilis DSAK-IAI tanggal 5 April tentang Dampak Pandemi Covid-19 terhadap PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar, juga memberikan panduan penyesuaian bagi perbankan dalam pengukuran nilai wajar khususnya terkait penilaian surat-surat berharga.
Baca Juga: Puji Tuhan, Ratusan Ribu Debitur Perbankan-Pembiayaan Terima Relaksasi Kredit
"Hal ini mengingat tingginya volatilitas dan penurunan signifikan volume transaksi di bursa efek dan memengaruhi pertimbangan bank dalam menentukan nilai wajar dari surat berharga," ungkap Anto.
Panduan yang diberikan kepada bank yaitu:
a. Menunda penilaian yang mengacu pada harga pasar (mark to market) untuk Surat Utang Negara dan surat-surat berharga lain yang diterbitkan pemerintah termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, selama enam bulan. Selama masa penundaan, perbankan dapat menggunakan harga kuotasian tanggal 31 Maret 2020 untuk penilaian surat-surat berharga tersebut.
b. Menunda penilaian yang mengacu pada harga pasar (mark to market) untuk surat-surat berharga lain selama enam bulan sepanjang perbankan meyakini kinerja penerbit (issuer) surat-surat berharga tersebut dinilai baik sesuai kriteria tertentu yang ditetapkan. Selama masa penundaan, perbankan dapat menggunakan harga kuotasian tanggal 31 Maret 2020 untuk penilaian surat-surat berharga tersebut.
Apabila kinerja issuer dinilai tidak/kurang baik, maka perbankan dapat melakukan penilaian berdasarkan model sendiri dengan menggunakan berbagai asumsi misalnya suku bunga, credit spread, risiko kredit issuer, dan sebagainya.
c. Mengungkapkan dengan jelas perbedaan perlakuan akuntansi yang mengacu pada panduan OJK dengan SAK sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 68.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
