Bang Fadli Bongkar Kecacatan Kartu Prakerja hingga Layak Disetop

Pun, ia mengkritisi skema programnya yang tidak masuk akal dan bermasalah. Sebab, skema dilakukan sesudah terjadi pandemi Corona. Kata dia, pemerintah sudah mengubah tujuan program Kartu Prakerja untuk membantu masyarakat terdampak wabah. 

"Kalau mau bantu masyarakat terdampak, seharusnya dilakukan melalui BLT saja, tak perlu melibatkan pelatihan. Ini untuk menjaga agar anggaran Kartu Prakerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat, tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan," jelas Anggota Komisi I DPR itu.

Dia menyoroti anggaran Rp5,6 triliun yang masuk ke kantong perusahaan platform digital itu mencapai 28 persen dari keseluruhan anggaran Kartu Prakerja. Menurutnya, ada maladministrasi dari program ini.

"Kalaupun Pemerintah tetap ngotot mau bikin pelatihan, karena materi pelatihan itu dianggap penting, apa masuk akal biaya pelatihan online menyedot anggaran hingga Rp5,6 triliun? Jangan lupa, duit sebesar itu habis hanya untuk membeli video tutorial," tuturnya.

Dia membandingkan Kartu Prakerja dengan anggaran TVRI dan RRI dalam APBN 2020 yang masing-masing hanya Rp1,2 triliun dan Rp1,3 triliun. Ia mengibaratkan jika program pelatihan keterampilan kewirausahaan dalam Kartu Prakerja diberikan ke TVRI dan RRI untuk memproduksi, maka hasilnya akan berbeda dan lebih bermanfaat.

"Saya kira bukan hanya 5,6 juta target Kartu Prakerja saja yang bisa menontonnya, tapi juga 270 juta masyarakat Indonesia. Bahkan, mereka tak perlu beli pulsa, kuota, atau memiliki ponsel Android untuk bisa mengakses," ujarnya.