Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Kemudian, menyangkut validasi data lemah dalam penerima bantuan Kartu Prakerja yang tak jelas kriteria dan parameternya. Ia heran karena dalam program ini semua orang bisa mendaftar dan semuanya bisa mengaku berhak menerima bantuan.
"Seleksi juga bersifat random saja, tidak melibatkan verifikasi data atau sejenisnya. Menurut saya, penggunaan anggaran negara seharusnya tidak boleh gegabah seperti itu. Potensi penyelewengan jadi besar sekali," tuturnya.
Lalu, ia mempertanyakan mitra Kartu Prakerja dalam pelatihan kerja yang tak kompeten. Contohnya pelatihan serta sertifikasi jurnalistik sampai pelatihan mancing oleh perusahaan mitra.
Baca Juga: Karena Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga, Bang Sandi Di-Bully Abis-abisan Simpatisannya
"Bagaimana bisa peserta ditawari pelatihan mancing oleh perusahaan mitra? Apalagi, semua materi yang ditawarkan hanyalah tutorial dasar, yang bisa dicari gratis di internet atau ditonton di Youtube. Itu menunjukkan inkompetensi mitra yang ditunjuk," katanya.
Dia khawatir jika tak dihentikan, maka program ini akan menjadi persoalan hukum dan politik di kemudian hari. Menurutnya, di tengah pandemi ini, pemerintah harus memperluas pemberian BLT. Apalagi merujuk data Kadin, jumlah korban PHK saat ini bisa mencapai 15 juta orang.
"Saya kira program Kartu Prakerja ini sebaiknya dihentikan. Sesudah gelombang keempat, seharusnya pemerintah mengevaluasi besar-besaran program ini dan mengalihkannya jadi sepenuhnya program BLT," sebutnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
