Jokowi Minta Data Penerima Bansos Dibuka Transparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta data penerima bantuan sosial atau bansos agar dibuka secara transparan. Hal ini, menurutnya, perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Selain itu, pemberian bantuan sosial di tengah pandemi wabah virus corona juga harus dipercepat.

Presiden Jokowi mendapatkan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy, mengenai program jaring pengaman sosial atau JPS seperti Program Keluarga Harapan atau PKH, paket sembako, bantuan sosial tunai, BLT Desa sudah berjalan.

"Tetapi, saya minta kecepatan agar bansos ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima, semakin baik. Saya minta minggu ini sudah semuanya sudah bisa diterima," kata Jokowi, Senin, 4 Mei 2020.

Di samping itu, Jokowi minta Menteri Sosial Juliari Batubara termasuk kepala daerah baik gubernur, bupati, walikota, camat, hingga kepala desa agar turun ke lapangan menyisir. Menurut dia, daerah harus diberi fleksibilitas jika ada warga yang miskin belum dapat segera bisa dicarikan solusinya.

"Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara tranparan. Siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa. Sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Dan kita bisa segera koreksi di lapangan," ujarnya.

Selanjutnya, Jokowi juga minta dibuatkan hotline untuk pengaduan. Sehingga, apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan bisa diketahui secara cepat. "Saya sampaikan mengenai persoalan timing betul-betul harus dimanage secara baik. Karena, ada bantuan dari pusat, daerah dan desa," jelas dia.