Golkar Tak Setuju BI Cetak Duit, Alasannya...

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhidin M Said mengingatkan, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk berhati-hati dalam menentukan kebijakan cetak uang.  Alasannya, akan berdampak pada inflasi.

"Pertimbangan mencetak uang harus dipikirkan matang-matang. Memang ada sebagian yang menginginkan cetak uang untuk membantu likuiditas di pasar. Namun, perlu kita ingat ada konsekuensinya, yaitu potensi inflasi di kemudian hari," kata Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar ini, Kamis (7/5/2020).

Menurutnya, belum saatnya BI mencetak uang saat pandemi dan kondisi ekonomi global saat ini.

Baca Juga: Tolak Usulan DPR, BI Ogah Cetak Uang

Ia khawatir, kalau cetak uang dilakukan tanpa ada kajian lebih dalam akan berdampak kurang baik pada inflasi.

“Perbankan memiliki kemampuan keuangan, berupa cadangan berbentuk surat berharga yang bisa direpo-kan di Bank Indonesia, untuk menambah likuiditas di pasar. Maka, menurut pandangan saya belum saatnya BI mencetak uang," tegas politisi senior beringin ini.

Lanjutkan Kartu Pra Kerja 

Sedangkan Program Kartu Pra-Kerja, lanjut Muhidin, mendapat tanggapan yang luar biasa dari masyarakat. Terbukti sejak di launching pada, 11 April 2020 hingga 22 April 2020, peserta mencapai 7.4 juta.

Dikatakan Muhidin, Kartu Pra Kerja sangat positif, di samping untuk meningkatkan kemampuan pekerja yang kena PHK, juga berfungsi sebagai bantuan sosial. 

"Kebijakan ini perlu dilanjutkan, sehingga para pekerja yang telah memperoleh peningkatan skills dapat memanfaatkannya saat mereka sudah terjun ke dunia kerja lagi di saat pandemi sudah reda," tuturnya.

Muhidin menekankan,  bahwa pemerintah tidak melakukan tender dengan platform digital dalam pelaksanaan program kartu pra-kerja ini. 

Yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk membeli pelatihan yang disediakan melalui platform digital. 

"Sementara kerja sama antara mitra digital  dengan lembaga pelatihan, berlaku secara business to business. Ini gang perlu diketahui publik," pungkasnya.