Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Pendistribusian sembako bantuan Gubernur (Bangub) Jawa Barat bagi keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Garut masih tertunda.
Kondisi tersebut menyebabkan setidaknya empat ton telur membusuk dan harus diganti dengan yang baru. Sementara proses pendistribusian belum bisa dipastikan waktunya.
"Barang itu menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang Gubernur. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit dampak Covid-19, membutuhkan peran negara/ pemerintah," kata Anggota DPRD Jawa Barat, Fraksi Partai Golkar, Edi Rusyandi kepada wartawan, Senin (11/5/2020).
Baca Juga: Takut Corona, Miliarder Investor Ini 'Timbun Harta' Lebih dari Rp2.000 Triliun di Perusahaannya!
Baca Juga: Waduh!! 47.749 Pengguna Lalin Lewati Perbatasan Jabar di Tengah PSBB Corona
Menurutnya, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat tidak mampu membereskan data untuk alokasi bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19. Bahkan, dinilai ceroboh. Pasalnya, data belum tertib sudah melakukan pembelanjaan. Sehingga timbul gejolak di masyarakat akibat distribusi bantuan tidak tepat sasaran.
Selain itu, menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, seperti kantor pos dan pemerintah desa dalam distribusi bantuan bahkan mengakibatkan penumpukan bantuan bansos di beberapa tempat.
"Barang itu rusak bukan karena bencana kan, tapi karena memang perhitungan dan resiko-resiko yang tidak matang. Ini membuktikan carut marutnya pendataan yang dilakukan Pemdaprov Jabar," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
