BPJS Kesehatan: Keuangan Negara Kering Kerontang, Rakyat Pusing Tujuh Keliling

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga sedang terjepit dan kepepet atau sedang dalam bahaya karena negara banyak utang, APBN defisit, serta penerimaan pajak juga menurun, sehingga sampai menaikan kembali iuran BPJS kesehatan.

Dugaan itu dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.

"Artinya negara tak punya uang. Uang negara minus. Suka tidak suka, senang tidak senang Jokowi mengambil kebijakan yang menyebalkan rakyat, yaitu menaikan iuran BPJS," ujar Ujang saat dihubungi, Minggu (17/5/2020).

Baca Juga: GNPF Protes Keras Jokowi, sampai Bicara Pemakzulan Presiden!

Ujang juga menduga negara sudah tak kuat membiayai dan membayar jaminan kesehatan warganya untuk program BPJS. Oleh karena itu, yang ditekan dan yang harus membayar akhirnya rakyatnya sendiri. Menurutnya, kenaikan iuaran di masa pandemi corona, menyebabkan rakyat yang sedang susah akan makin susah lagi hidupnya.

"Tidak dinaikkan saja masyarakat sudah berat. Apalagi dinaikkan iurannya di masa Corona," ucapnya.

Lebih jauh Ujang menganggap, dalam negara yang keuangannya sedang kering kerontang, maka tidak ada cara lain, selain pemerintah membebankan biaya kesehatannya kepada warganya. Tidak sampai di situ itu saja, kenaikan ini juga menyebabkan masyarakat tak bisa lagi bernafas.

"Ini memang kebijakan yang membuat rakyat pusing tujuh keliling. Rakyat sudah susah, makin susah lagi hidupnya," tandasnya.