Adilkah Pemerintah Tanggung Semua Beban Garuda Indonesia? Begini Respons DPR

Hal lain yang menarik, kata Deddy, apakah Garuda Indonesia dilihat murni sebagai BUMN atau listed company. Pasalnya, salah satu anggota Dewan Komisaris Garuda perwakilan dari CT Group sudah menduduki jabatan di Dewan Komisaris untuk periode ketiga, atau lebih dari ketentuan yang ditetapkan Kementerian BUMN yakni satu periode.

“Bila memang itu bagian dari kesepakatan antara pemerintah dan CT Group, sudah sepantasnya CT Group juga harus bertanggung jawab atas beban Garuda saat ini. Apalagi kita tahu perwakilan CT Group bahkan sampai di anak, bahkan cucu Garuda Group seperti Aerowisata Group, GMF, dan Citilink,” ungkap Deddy.

Namun, jika bantuan pemerintah dimaksudkan untuk menyelamatkan industri penerbangan yang kesulitan akibat pandemi Covid-19, langkah ini sudah dilakukan pemerintah negara lain terhadap maskapai penerbangan di negaranya.

Dalam catatan Deddy, banyak negara membantu perusahaan penerbangannya dalam bentuk bail-out, injeksi modal, maupun dana talangan. Sebagai contoh SQ mendapat MCB (mandatory convertible bond) dari pemerintah dan Temasek, Delta/American Airline/United Airline juga amendapat bantuan likuiditas dari pemerintahnya.

“Sudah pasti bila pendekatan ini digunakan, pemerintah Indonesia tidak mempunyai anggaran yang mencukupi. Ada hal yang menarik untuk diperhatikan, yaitu bagaimana bila Sriwijaya pailit akibat pandemi ini, apakah tagihan BUMN di dalamnya ikut ambyar?” ujar Deddy.

“Kita tahu tagihan Pertamina, BNI, AP1, AP2, GMF, dan Aerowisata cukup besar di Sriwijaya, lebih dari 200 juta dolar AS. Hal ini juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah,” kata Deddy.