Pandemi Covid-19, Pengembang Properti Harap Ada Relaksasi Kredit dan Keringanan Pajak

Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida meminta pemerintah juga memberikan perhatian kepada para pengembang properti di masa Pandemi Covid-19 saat ini. Oleh sebab itu, ia berharap kepada pemerintah agar para pengembang diberikan keringanan dan penghapusan pajak PPH 21 serta restrukturisasi kredit bagi para developer.

“Untuk perbankan, kami harapkan ada keringanan suku bunga kredit konstruksi bagi pengembang yang membangun perumahan untuk MBR. Selain itu juga meminta perbankan siap menerapkan mekanisme akad kredit secara virtual selama PSBB diberlakukan,” ujar Totok dalam webinar yang mengambil tema “Strategi Bisnis Properti Menghadapi COVID-19” di Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Bisnis Properti Lesu, Penjualan Triwulan I Merosot

Adapun narasumber dalam webinar tersebut antara lain Ketua Umum DPP REI Paulus Totok Lusida, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah, Ketua Umum Himperra Harry Endang Kawidjaja, Direktur Utama Bank BTN Pahala N. Mansury, dan Pengamat Properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.

Senada dengan REI Ketua Himperra Harry Endang Kawidjaja meminta relaksasi agar anggotanya dapat terus membangun rumah untuk rakyat, dimana hal yang utama adalah sinergi dari perbankan dan pengembang.

“Asosiasi dapat bersatu melobi pemerintah membuat skema pembiayaan khusus pandemi, bagaimana ke depan kita terus dapat membangun rumah untuk mendukung program pemerintah," urainya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Pahala mengatakan perseroan siap menjadi mitra pemerintah maupun developer dalam mendorong kebangkitan bisnis properti. The new normal pada saat pandemi Covid-19 akan menjadi momen kebangkitan industri properti dengan dukungan BTN.

"Kami telah membuktikan selama ini Bank BTN menjadi pendamping setia para pelaku bisnis properti terutama para pengembang yang membangun rumah khususnya untuk masyarakat MBR," katanya.

Menurut Pahala, BTN pada masa pandemi COVID-19 telah membantu bisnis properti tanah air agar tetap terus berjalan dengan dukungan antara lain adanya tambahan likuiditas untuk penyerapan kuota SSB, melakukan perbaikan business process terutama untuk calon debitur ASN, TNI, Polri, BUMN kolektif maupun payroll.