Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A/Pool
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Politisi PPP, Ahmad Baidowi, menegaskan kebijakan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak mendesak presiden melakukan perombakan kabinet.
"Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Yang mengukur kinerja menterinya dengan standarnya presiden," katanya di Jakarta, belum lama ini.
Baca Juga: PSI Minta Reshuffle Kabinet, PDIP: Urusan Presiden, Jangan Ikut Campur
Baca Juga: PSI Wacanakan Reshuffle, Partai Nasdem Geram Bukan Kepalang
Sebelumnya, PSI melontarkan isu reshuffle karena melihat ada beberapa menteri di kabinet sekarang yang kerjanya dianggap lambat dan memble. Padahal, PSI menegaskan Presiden Jokowi membutuhkan menteri yang gesit dan cepat dalam menangani situasi krisis akibat pandemi corona.
"Presiden perlu mengganti para menteri yang bekerja lambat dan lambat beradaptasi dengan situasi krisis," ujar Koordinator Juru Bicara PSI, Dara Nasution.
Terkait hal tersebut, Guru Besar Politik UI Prof Budyatna menyatakan para menteri kini deg-degan dengan adanya usulan reshuffle itu. Budyatna mengaku dirinya sepakat dengan usulan PSI agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle sebab menteri yang saat ini kelihatan bekerja hanya segelintir saja.
"Bisa jadi para menteri sekarang lebih takut diganti ketimbang corona," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
