Muhammadiyah Sebut Rencana Jokowi Tak Relevan, Soal Apa?

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah meminta pemerintah mengkaji dengan matang pemberlakuan new normal. Ia mendesak pemerintah memberi penjelasan yang objektif dan transparan mengenai dasar kebijakan new normal, maksud dan tujuan new normal, hingga konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku khususnya di wilayah PSBB.

Haedar juga mendesak pemerintah menyampaikan jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal, serta persiapan yang dilakukan pemerintah untuk memastikan Covid-19 tidak semakin meluas nantinya atas kebijakan itu.

Diungkapkan Haedar, tanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal seharusnya sepenuhnya ada pada pemerintah.

"Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata dia.