Tak hanya dari aspek teknis, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) juga menyiapkan modul pelatihan untuk pembudidaya lobster, mulai dari segmen 1 hingga 3, penangananan benih dan lain sebagianya. Hal serupa juga akan disiapkan untuk para nelayan penangkap benih lobster guna menjamin aspek keberlanjutan.
"Tentu ini kelompok masyarakat yang bekerja harus sesuai standar. Kami siapkan modul paket pelatihan untuk nelayan pengumpul benih, dari alat tangkap harus benar," jelas Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja
Bahkan, Syarif memastikan BRSDM juga telah menyiapkan dukungan dalam hal protokol dan stratergi restcking lobster di Indonesia serta simulasi penghitungan harga benih di nelayan.
"Permen (12/2020) ini luar biasa, mengandung makna keseimbangan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan," tandasnya.
Pendapat senada diungkapkan oleh Ketua Umum Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia (Hipilindo), Efendi Wong. Menurutnya, budidaya lobster merupakan salah satu peluang besar yang bisa dimaksimalkan dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai.
Terlebih budidaya lobster di Vietnam terkendala sejumlah hal seperti luas lokasi pembesaran yang terbatas serta daya dukung lingkungannya yang sudah over kapasitas.
Selain itu, Wong menyebut budidaya lobster di Vietnam menggunakan antibiotik dan berpotensi untuk ditolak oleh negara importir jika mereka memberlakukan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) secara ketat.
"Tanpa pemakaian antibiotik mereka (Vietnam) tidak bisa budidaya, inilah peluang Indonesia," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait: