IPB Kaji Dampak Corona ke Ekonomi dan Pangan, Dorong Pemerintah Ambil Kebijakan Akurat

Urgensi kebijakan untuk memprioritaskan logistik bahan pangan (lebih dari 70%) sangat diperlukan. Jaminan ketersediaan input pertanian seperti pupuk, obat-obatan dan sarana prasarana pertanian juga sangat diperlukan untuk menjamin operasional sektor pertanian.

"Kebijakan bansos, relaksasi kredit, subsidi bunga kredit untuk input di sektor pertanian menjadi salah satu pilihan kebijakan bagi pemerintah," sebut IPB.

Inovasi dalam produksi pertanian berbasis digital merupakan alternatif pilihan ketika diterapkan physical distancing seperti greenhouse maupun open field. Pada sektor peternakan dan perikanan, kebijakan yang dapat dilakukan adalah bantuan pakan ternak, alat tangkap dan sarana dan prasarana perikanan. Inovasi berbasis digital juga dapat dilakukan dalam pemasaran baik untuk sektor pertanian maupun UMKM olahan makanan lainnya. Selain itu sektor tanaman pangan ini juga menjadi basis bagi penyerapan tenaga kerja. 

Hal yang sama juga dialami berbagai sektor pertanian lainnya seperti peternakan dan perikanan. Optimalisasi kartu pra pekerja menjadi mitigasi terhadap penurunan konsumsi dan pendapatan rumah tangga di pedesaan maupun perkotaan.

Alternatif kebijakan lain adalah kebijakan jaringan pengaman sosial dan pengalihan peruntukan dana desa. Dana desa dapat menjadi program padat karya berlandaskan prinsip transparan dan akuntabel. Tanpa adanya stimulus ekonomi, terlihat wilayah-wilayah sentra dan non-sentra produksi pangan menunjukkan dampak penurunan yang cukup besar. Stimulus ekonomi mampu menahan laju dampak penurunan terhadap produksi pangan.

Mengenai ketersediaan stok pangan, Prof. Bustanul Arifin mengatakan, "Stok beras kita pada bulan Juni 2020 sudah mulai menipis yakni 1,5 juta ton. Diperkirakan hingga bulan Agustus stok beras akan menggerus di masyarakat, selanjutnya titik kritis akan terjadi pada bulan November-Januari 2021."