Meski Ekonomi Memburuk, Nyatanya Mayoritas Publik Tetap Puas pada Kinerja Jokowi

Misalnya, Jokowi memutuskan untuk menambah anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Kemudian juga dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Covid-19. "Juga ada keringanan biaya listrik, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), larangan mudik, keringanan kredit dan bantuan sosial," ungkap Maruarar.

Terkait dengan bantuan sosial, Maruarar juga menilai Menteri Sosial Jualiri Batubara sudah bekerja sangat keras. Juliari sudah meminta kepala daerah agar bisa menyerahkan dan menyeleraskan data.

Ara, sapaan akrab Maruarar, sendiri mengusulkan ada survei nasional yang akan menjadi data tunggal dalam penanganan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pertanian dan juga bansos.

Terkait dengan data survei bahwa PDI perjuangan menurun, Maruarar menjawab bahwa survei juga menunjukkan bahwa pemilih itu tidak lari ke partai lain. PDI Perjuangan memiliki pemilih militan dan die-hard yang sangat kuat.

"Ada pemilih yang kemudian menjadi tidak menjawab terkait dengan pilihan politik, itu adalah pemilih obyektif dan rasional. Dan mereka juga tidak lari ke partai lain," ungkap Ara.

Maruarar juga menegaskan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki visi dan misi terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dijalankan oleh struktur partai baik di eksekutif, legislatif maupun pengurus dalam menghadapi Covid-19. Misalnya dengan membangkitkan kembali rempah-rempah di Indonesia.

"Saya yakin suara PDI Perjuangan dan Jokowi tetap nomor satu sebagaiman temuan survei jika suara Jokowi naik maka akan berbanding lurus dengan suara PDI Perjuangan. Jadi ini ada hubungan yang searah," ungkap Maruarar.

Dalam diskusi yang sama, Rosan yakin di bulan-bulan berikutnya angka ketidakpuasan pada kondisi ekonomi ini akan menurun ketika kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan kembali. Karena memang saat ini yang dirumahkan dan di-PHK ini meningkat tajam. 

Sementara itu, Mardani menilai sudah banyak kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan, seperti memberikan stimulus. Namun, ia meminta agar implementasi di daerah benar-benar di jalankan.

"Misal soal keinginan Jokowi untuk memberikan relaksasi. Ini beberapa data dari 34 provinsi, baru 20 persen pengusaha yang mendapatkan relakasi dari bank," ungkap Mardani.

Diketahui, survei ini melibatkan 1.200 responden yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 pesren. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional dan dilakukan pada 16-18 Mei 2020.