Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Jadi Sorotan Media Asing, Normal Baru Ala Indonesia Dipandang sebagai Bencana

Jadi Sorotan Media Asing, Normal Baru Ala Indonesia Dipandang sebagai Bencana Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Sekarang, banyak yang khawatir bahwa pemerintah Jokowi sengaja menahan pengujian massal dan kurang melaporkan kematian di antara orang-orang yang dikarantina atau orang-orang di bawah pengawasan.

Satu inisiatif pelaporan warga negara yang dibuat oleh jurnalis dan akademisi, yang dikenal sebagai "Lapor Covid-19", memperkirakan bahwa jumlah kematian sebenarnya mungkin dua hingga tiga kali lebih tinggi daripada yang dilaporkan secara resmi oleh pemerintah.

Dr. Corona mengatakan itu karena pemerintah daerah enggan untuk mendorong kembali kebijakan "Normal Baru" karena takut disalahkan jika wabah baru muncul.

“Ambil contoh ketika seorang pasien yang diklasifikasikan sebagai 'di bawah pengawasan' meninggal dan beberapa hari kemudian diketahui bahwa mereka positif untuk Covid-19. Beberapa pemerintah daerah, dan saya tidak akan mengatakan yang mana, melaporkan pada saat itu bahwa almarhum negatif untuk Covid-19 meskipun hasil tes masih tertunda," kata Corona.

"Ini karena mereka tidak ingin mendapat masalah jika jumlah kematian kemudian meningkat. Pemimpin lokal mana yang ingin disalahkan saat 'Normal Baru' sedang diterapkan?."

Pada akhir Mei, Gugus Tugas Nasional Penanganan Covid-19 melaporkan sekitar 300.545 tes telah dilakukan untuk 205.165 orang. Ini menempatkan tingkat pengujian Covid-19 di Indonesia sekitar 1.100 per satu juta warga. Ini kira-kira setara dengan Afghanistan, sebagai salah satu negara dengan tingkat pengujian terendah di dunia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan rencana lain dari pendanaan stimulus ekonomi Covid-19 yang nominalnya hingga 48 miliar dolar AS. Sekitar 6,3 miliar dolar AS, atau 13% dari dana ini, diperuntukkan untuk layanan kesehatan.

Akan tetapi, pengujian cepat (rapid test) dan PCR Covid-19 tidak disediakan secara gratis atau pada skala yang diperlukan untuk layanan kesehatan dan darurat Indonesia, untuk secara akurat mengukur atau menganalisis jumlah infeksi di negara ini. Pemerintah Indonesia juga tidak siap untuk dengan cepat mengidentifikasi dan dengan demikian timbulnya gelombang baru epidemi Covid-19 sangat mungkin.

Komponen perawatan kesehatan dari dana stimulus baru termasuk sekitar 400 juta dolar AS dalam bentuk tunjangan dan insentif untuk staf medis yang bekerja pada Covid-19.

Yang mengejutkan, reaksi terhadap pengumuman ini suam-suam kuku di kalangan petugas kesehatan, mencerminkan kekecewaan yang dirasakan secara luas dengan janji-janji sebelumnya tentang tunjangan khusus yang dilaporkan tidak pernah terwujud.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: