Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Ini penting untuk mengetahui mana daerah memiliki kapasitas fiskal untuk bisa membiayai pilkada, dan daerah mana yang tidak memiliki kapasitas fiskal, sehingga perlu dilakukan dukungan melalui APBN.
"Pemilihan kepala daaerah atau pilkada serentak tahun ini sebagai wujud demokrasi akan diselenggarakan berpedoman pada protokol kesehatan Covid- 19," tandasnya.
Sementara, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyatakan, sebaiknya pilkada serentak tidak dipaksakan 9 Desember 2020 mengingat perkembangan Covid-19 dan kondisi keuangan daerah.
Pasalnya, angka positif Covid- 19 terus meningkat, sementara tahapan pilkada akan kembali digelar 15 Juni 2020, ini langsung menyedot banyak interaksi tatap muka.
Menurut dia, meniru penyelenggaraan pemilu yang sukses di tengah pandemi seperti Korea Selatan, untuk diterapkan pada pilkada juga kurang tepat sebab negara dari sejak lama sudah memiliki sistem pemilu yang siap dengan kondisi tak terduga seperti pandemi.
"Mereka sudah siap, pemilihannya sudah mengakomodasi pemilih bisa memberikan hak suaranya sebelum hari pemungutan dan lainnya. Kita di sini kerangka hukum untuk itu belum ada, dan anggaran di sana empat kali jauh lebih besar, jadi tidak bisa dibandingkan," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
