Soal Polemik Bansos, Sri Mulyani Tegaskan Tak Ada Perubahan APBN

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menekankan bahwa tidak ada perubahan besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 terkait alokasi perlindungan sosial (Perlinsos).

Hal itu dia ungkap dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jum'at (5/4/2024). 

Adapun kehadirannya dalam sidang untuk mengklasifikasi dugaan politisasi bansos yang berlangsung selama proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

Sri Mulyani menegaskan, tidak ada perubahan signifikan anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos). 

Sementara kenaikan anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terjadi akibat kenaikan unit cost.

"Di dalam APBN 2024, tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos. Yang dikelola oleh lembaga lain seperti Kemendikbud dan Kemenaker adalah akibat kenaikan unit cost," kata Sri Mulyani dalam sidang.

Dia menegaskan, realisasi anggaran Perlinsos hingga Februari 2024 juga terlepas dari proses Pemilihan Umum (Pemilu). Sri Mulyani bahkan menyebut, realisasi tersebut sesuai dengan lini masa Pemilu.

"Realisasinya penggunaan anggaran perlinsos sampai Februari 2024, yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa Pemilu capres dan cawapres serta pemilihan legislasi pada Februari," jelasnya.

Sementara kenaikan belanja Perlinsos yang disalurkan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama sebesar Rp7,47 triliun juga terjadi akibat kenaikan unit cost pada jenjang pendidikan menengah dan penambahan sasaran. 

Baca Juga: Di Sidang Sengketa MK, Sri Mulyani Tekankan APBN Disahkan Sebelum Proses Pilpres

"Sementara belanja bansos selain program keluarga harapan (PKH) dan kartu sembako, yang disalurkan oleh Kemensos mengalami kenaikan Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan lokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu," jelasnya.

Lebih jauh, Sri Mulyani menyebut belanja subsidi yang disalurkan bendahara negara juga mengalami kenaikan lantaran ada penambahan lokasi subsidi pupuk dab subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR).

"Dengan demikian dapat ditujukan bahwa anggaran perlindungan sosial untuk APBN 2024 di dalam rangka pengendalian inflasi stabilitas harga, penghapusan kemiskinan, sesuai target prioritas nasional," pungkasnya.